Pengamat: Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Impor Beras Penting

JAKARTA (KM) – Jerry Massie, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), memberikan pandangan mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan impor beras.

Jerry Massie menekankan bahwa kasus-kasus demurrage yang dihadapi Bulog harus diselesaikan secara transparan untuk mencegah kelebihan biaya.

“Pengadaan impor beras yang bermasalah muncul karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pengadaan beras, terutama yang berasal dari luar negeri. Hal ini mengakibatkan dugaan penggelembungan harga dan biaya tambahan demurrage, yang berpotensi merugikan negara,” ujarnya, Rabu (24/7).

Massie juga menyatakan bahwa publik tidak mengetahui siapa yang dipercaya untuk mengimpor beras, harga impor, dan harga jualnya. “Kebijakan impor tiba-tiba diambil untuk menjaga cadangan pangan tanpa penjelasan yang jelas,” katanya.

Ia meminta adanya evaluasi dalam pengadaan beras impor dan pengawasan ekstra atas perawatan beras yang tersimpan di gudang Bulog. “Logistik beras di Bulog tidak pernah dibenahi, yang menyebabkan kerusakan beras, seperti yang pernah terjadi dengan sekitar 200 ribu ton beras yang dibuang karena rusak.” Jelasnya

Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam dan kerugian negara akibat demurrage.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyatakan bahwa mekanisme lelang impor telah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, dengan pengumuman terbuka untuk pembelian beras dari luar negeri. Dari 80-100 importir yang tertarik, hanya 40-50 perusahaan yang lolos seleksi ketat untuk mengikuti proses lelang lanjutan.

redaksi