Direktur P3S: Prioritas Bangsa Adalah Kesejahteraan Rakyat, Bukan Pembangunan IKN

JAKARTA (KM) – Menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, isu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu kontroversi.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menyelesaikan dokumen Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota sebelum pelantikan berlangsung. Moeldoko menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ini merupakan bagian dari persiapan pelantikan di ibu kota baru.

Namun, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengkritisi langkah Moeldoko. Menurut Jerry, pelantikan Prabowo-Gibran seharusnya tetap dilaksanakan di Gedung MPR, Jakarta, sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa pelantikan presiden dilakukan di Jakarta. “Golkar dan Gerindra juga mendukung pelantikan tetap di Jakarta,” katanya.

Jerry juga mengkritisi upaya Moeldoko untuk memaksakan penerbitan Keppres pemindahan ibu kota oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa keputusan mengenai ibu kota baru akan ditentukan oleh presiden terpilih, Prabowo. Sebaiknya Gibran berkantor di IKN untuk sinkronisasi, sementara Prabowo tetap di Jakarta,” jelasnya.

Sebagai pakar politik dari American Global University (AGU) AS, Jerry menambahkan bahwa pembangunan IKN masih belum rampung dan baru bisa digunakan beberapa tahun ke depan jika anggaran memungkinkan. “Program-program lain seperti pemenuhan gizi anak-anak, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan harus menjadi fokus utama pemerintah saat ini, bukan pemindahan ibu kota,” ujarnya, Rabu (24/7).

Jerry mengungkapkan bahwa hingga kini hanya 16 persen investor lokal yang tertarik berinvestasi di IKN, dan belum ada investor asing yang berminat. Dengan defisit anggaran Rp600-800 triliun, Jerry menganggap melanjutkan pembangunan IKN sebagai langkah yang berat.

Polemik ini mencerminkan perbedaan pandangan antara pihak yang mendukung percepatan pemindahan ibu kota dan mereka yang menganggap langkah tersebut tidak mendesak. Debat mengenai masa depan ibu kota negara ini turut mewarnai persiapan pelantikan Prabowo-Gibran, yang diharapkan dapat membawa perubahan.

redaksi