PPATK: 1000 Anggota Dewan Terlibat Judi Online, Netizen: Sisa Bansos Rp38,3 Triliun Tidak Jelas

JAKARTA (KM) – Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menyampaikan bahwa menurut laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sekitar 1000 anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online. Ini menjadi berita yang sangat heboh di pekan ini. Selain itu, sebuah video di TikTok yang viral di berbagai grup WhatsApp menampilkan seorang pria yang mempertanyakan penggunaan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 497 triliun dan bagaimana tanggung jawab pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo.

Dalam video berdurasi satu menit tersebut, pria yang tidak diketahui namanya mempertanyakan ke mana sisa dana bansos yang mencapai ratusan triliun rupiah. Dia menyebut bahwa penerima bansos sekitar 27 juta rakyat atau 6 juta kepala keluarga (KK) hanya menerima Rp 200.000 dan 5 kg beras, yang totalnya hanya Rp 13,5 triliun. Dengan demikian, sisa dana bansos yang sebesar Rp 383,5 triliun tidak jelas penggunaannya.

Muslim Arbi mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak Istana Presiden masih bungkam mengenai hal ini. Isu tersebut juga sempat dibahas dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024 oleh Dr. Anthony Budiawan dan Prof. Magnis Suseno. Prof. Magnis Suseno bahkan mengibaratkan Presiden sebagai pegawai toko yang mencuri bansos.

“Moral kekuasaan di Istana maupun di DPR sudah habis. Ia menyebut bahwa moral kekuasaan tidak lagi bisa diandalkan di negeri ini. Dalam Sidang Mahkamah Rakyat di Universitas Indonesia (UI), Presiden Joko Widodo diadili secara in absentia. Ali Mochtar Ngabalin menanggapi sidang tersebut sebagai sidang yang tidak sah, tetapi ia tidak dapat membantah tudingan bahwa Presiden mencuri dana bansos untuk kepentingan politiknya,” ujar Muslim.

Muslim Arbi juga menambahkan bahwa mungkin saja cara Ngabalin menanggapi Mahkamah Rakyat di UI akan menyebar ke kampus lain seperti UGM dan UII. Ia menyebut bahwa Presiden Jokowi terlihat gelisah menjelang akhir masa jabatannya yang tinggal 3 bulan lagi, dan berbicara tentang turbulensi politik. Muslim mengutip sebuah buku populer dengan judul “Siapa menebar angin akan menuai badai” sebagai analogi atas situasi politik saat ini.

Muslim mengkritik DPR yang dianggap tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengawasi kekuasaan eksekutif. Ia menyebut bahwa DPR telah disfungsi dan rakyat kini menggelari mereka sebagai Dewan Penipu Rakyat dan Pengkhianat Rakyat, sebagian karena keterlibatan mereka dalam judi online.

Menurut Muslim, dosa politik DPR dan Istana semakin terkuak, dan pengadilan rakyat atau tribun rakyat menjadi jawaban atas habisnya moral kekuasaan. Ia menyebut tribun rakyat sebagai pengadilan akal sehat yang bukan abal-abal seperti yang dituduhkan oleh Ngabalin. Ia mempertanyakan apakah suara Ngabalin merupakan representasi suara Istana.

Secara keseluruhan, ini menggambarkan situasi politik yang semakin panas dan kontroversial menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, dengan isu-isu besar seperti korupsi bansos dan keterlibatan pejabat dalam judi online yang terus mencuat.

Redaksi