WARGA GAMBARSARI SUBANG DESAK KADES, BUKA DATA KPM BANSOS KE PUBLIK

SUBANG (KM) – Santernya kabar carut marutnya terkait penyaluran pembagian bansos di Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang membuat beberapa tokoh masyarakat menjadi gerah dan terjadi pro kontra di tengah warga.

Ketua BPD Desa Gambarsari Agus Gusti Yugana, S. Ip, membenarkan bahwa di Desa benar-benar telah terjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat Desa Gambarsari.

“Terjadinya pro kontra ini akibat kebijakan Kades yang kontroversi terkait penyaluran bansos beras 10 kg, karena masyarakat menduga tidak adanya ke transparan. Selain itu, di sinyalir juga ada pergantian KPM tanpa melalui musyawarah bersama BPD dan tokoh masyarakat.” Ujar Agus Ketua BPD Desa Gambarsari kepada KM, Minggu (3/3).

“Ya, akibatnya terjadi keresahan di masyarakat karena banyak KPM yang tiba-tiba tidak mendapatkan bansos.” Terang Dia.

Ia pun menyatakan, bahwa apabila ada pergantian KPM seharusnya di musyawarahkan dulu,.

“Ya, jangan membuat keputusan sendiri lah, karena di desa itu ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD dan tokoh masyarakat,” katanya.

lebih ironis lagi kata Agus, bahwa desa Gambarsari tahun 2024 ini di kabarkan ada penambahan Kouta KPM.

“Terus terang, saya tidak di beri tembusan sampai sekarang pemerintah desa sulit ketika di minta data KPM,” tegas dia.

Selain itu, Agus juga menjelaskan terkait adanya keterlambatan pembuatan APBDes Desa Gambarsari.

“Sepengetahuan saya, desa gambarsari belum mempunyai APBDes tahun 2024, karena semua di sebabkan BPD tidak di undang dan tidak di libatkan untuk ikut MUSDES penyusunan RKPDEs,” jelasnya

“Akibatnya sampai sekarang Desa Gambarsari belum ada serah terima APBDes ke dinas terkait, jadi nanti kalau ada masalah jangan menyalahkan BPD kalau program pembangunan di desa terhambat, karena saya selaku ketua BPD tidak di undang untuk melaksanakan musdes,” pungkasnya.

Ditepat yang berbeda, AD (40) tahun tokoh pemuda Desa Gambarsari, menyatakan keprihatinnya atas kekisruhan yang terjadi di desanya.

“Saya menilai, harus ada beberapa point yang perlu di lakukan pembinaan oleh dinas di antaranya tentang SPJ Pilkades yang belum selesai, APBDes 2024 yang belum di buat terakhir terkait KPM bansos yang sedang ramai jadi perbincangan warga,” ungkapnya.

Dituturkan AD, Terkait bansos terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah, dirinya mengharapkan kepada dinas terkait untuk pro aktip untuk turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan.

” Ya, apabila tidak ada solusi alangkah baiknya di kaji saja ke ranah hukum karena permasalahan bansos sangat sensitif menyangkut hajat hidup rakyat miskin,” tuturnya.

AD juga menanyakan soal berapa jumlah KPM bansos beras 10 kg yang di terima pemdes desa gambarsari,

“Kalau memang benar tahun 2024 ini ada penambahan penerima bansos, berapa sih jumlahnya?,” tanya AD.

AD mewakili warga desa gambarsari meminta kepada pemdes gambarsari, Dinas Sosial, Kantor Pos, Pihak Kecamatan dan Dinas terkait lainnya untuk membuka data KPM desa Gambarsari secara keterbukaan.

” Ya, jika Dinas terkait dan pihak kecamatan tidak bisa turun tangan, setidaknya bisa memerintahkan kepala desa untuk berani transparan agar tidak ada kecurigaan di tengah warga apalagi data KPM bansos bukan dokumen rahasia negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad R alias Pape selaku Kaur Kesra Desa Gambarsari, saat di hubungi via pesan whatsappnya. Minggu (3/3). Hingga berita ini di tayangkan dirinya tidak memberikan jawaban dan tidak bisa dihubungi.

Reporter:Wan

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*