Semakin Menyengat, Aroma Mafia Suara di Subang Mulai Terendus

SUBANG (KM) – Waduh!!! Aroma ada mafia suara, diduga dilakukan oleh oknum-oknum PPK di sejumlah Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Subang, semakin menyengat seiring masih digelarnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan dan Penetapan Hasil Suara pada Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Subang oleh KPU setempat di Laska Hotel  Jalan Kapten Hanafiah.

Tindakan ‘Barbar’ yang diduga dilakukan oleh oknum PPK di sejumlah Dapil itu kini mulai terendus dengan banyaknya laporan yang disampaikan oleh sejumlah Calon Legislatif (Caleg) di sejumlah Partai.

Salah satunya disampaikan oleh Timses Caleg bernama H.Karya.S Zakaria Nomor urut 1 Dapil 4 dari Partai Golkar misalnya,  diketahui melaporkan keberatan ke Bawaslu setempat terkait hasil raihan suara yang dicatat oleh Timnya di lembar C1 Plano atau C1 hasilnya ternyata diketahui suaranya hilang dan berpindah ke Caleg lainnya setelah PPK Kecamatan Ciasem menggelar Rapat Pleno.

“Saat diumumkan rekapitulasi hasil dan penetapan melalui rapat Pleno yang dilakukan PPK Kecamatan Ciasem minggu (26/2), jelas kami protes karena  ternyata ratusan suara yang diperoleh H Karya Zakaria nomor urut 1 Partai Golkar di Dapil 4, ratusan suara hilang. Namun, saat itu Protes atau keberatan kami terhadap PPK ternyata tidak digubris, malah saksi yang menandatangani saat digelar Pleno itu diduga saksi yang ditunjuk oleh PPK, bukan saksi yang resmi yang dibekali oleh surat mandat dari partai. Atas peristiwa itu, kami akhirnya melaporan ke Bawaslu Subang agar raihan suara yang diperoleh H.Karya S Zakaria di sejumlah TPS yang hilang bisa kembali sesuai dengan perolehan yang tercatat di C1 Plano atau C1 Hasil”. Ungkap seorang Tim Caleg dari Partai Golkar H. Karya Zakaria kepada media.

Sayangnya, Ketua PPK Kecamatan Ciasem Iteng, tidak menyahut saat dikofirmasi media Minggu (3/3) melalui sambungan teleponnya untuk ditanyakan soal adanya dugaan kecurangan dalam rekapitulasi yang berakibat menyusutnya angka raihan suara atas nama H.Karya Zakaria di sejumlah desa di Kecamatan Ciasem.

Terpisah, Sekjen Komite Independent Pemantau Pemilu, Kaka Suminta saat dimintai pendapatnya mengakui adanya berbagai laporan dugaan kecurangan terutama dalam tahapan rekapitulasi mulai di TPS atau model C1 hingga perekapan suara di tingkat kecamatan atau PPK. Menurut Kaka Suminta, dugaan terjadinya manipulasi suara  di PPK Kecamatan Ciasem atau Dapil 4  yang sekarang sedang mengemuka  atas laporan korban Caleg Partai Golkar nomor urut 1 H.Karya Zakaria, tentunya Bawaslu dan KPU segera menindaklanjutinya secara serius.

“ Kita perlu mengingatkan siapapun yang melakukan perubahan dengan sengaja merusak, memanipulasi suara itu masuknya pidana. Kalau ada kesengajaan merubah perolehan suara yang dilakukan oleh siapapun apalagi oleh penyelengara pemilu selain pidana, etikanya juga kena dari segi kode etik. Sebelum itu terjadi,  ini kan masih rekap masih baru belum separuh kecamatan di kabupaten subang. Saya pikir seyogyanya kesalahan ini bisa di revisi karena potensinya kalau tidak bisa direvisi ataupun ada dugaan pelanggaran pidana seyogyanya bawaslu juga melakukan penegakan hukum pemilu khusunya dalam bab pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu. ” Ujar Kaka Suminta.

Lanjut Kaka, jika pihak PPK sebagai penyelenggara Pemilu di kecamatan tidak segera merevisi kesalahannya dalam merekapitulasi raihan suara Caleg yang dirugikan misalnya terhadap H.Karya S Zakaria Nomor urut 1 Partai Golkar, maka sanksinya bisa akumulatif ada beberapa pasal tapi salah satu pasal saja terkait penghilangan pengerusakan atau menambah mengurangi suara yang sudah diberikan oleh pemilih ini dikenakan pasal 532 yaitu penjara maksimal 4 tahun dan denda sebanyak 48 juta. Artinya tandas kaka, bahwa Kemudian pasal-pasal yang berkaitan sebenarnya dalam UU No.7 Tahun 2017 jadi pasalnya bisa akumulatif tentu proses hukum yang menentukannya.

“ Oleh karenanya saya pikir Bawaslu karena ini adalah pleno di kabupaten prosesnya, bisa menjadikan temuan, baik ada dukungan laporan maupun tanpa laporan sudah menjadi temuan jika melihat hal itu terbatas waktu dalam hal ini segera ditindaklanjuti ketika diketahui, tentu saja ini perlu juga support Bawaslu karena ini termasuk dugaan pelanggaran pidana kalau terjadi pemindahan, pengrusakan, penghilangan suara pemilih diantara caleg ataupun parpol karena itu semua sama.” Pungkasnya.

Reporter: Din