PARAH! Baru Selesai Dibangun Sudah Retak-Retak, Kontraktor Cuek Tak Ada Perbaikan, Aktivis: PPK Dinilai Lemah

KAB BEKASI (KM) – Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bekasi Dengan sistem e-Katalog yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi (DSDABMBK) dalam pengadaan barang dan jasa, tetap belum bisa bebas dari banyak kelemahan yang memberi ruang terjadinya dugaan  praktek kecurangan dilakukan pihak penyedia, yang merugikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Bekasi.

Hal itu dikatakan Ketua Komunitas Peduli Bekasi, Yanto Purnomo, karena menurut dia ada beberapa kegiatan yang dikerjakan pihak penyedia (Kontraktor) bisa dibilang masih amburadul, contohnya, seperti pekerjaan Betonisasi yang berlokasi di jalur jalan rawa palangan Kecamatan Cikarang Barat.

“Di kegiatan tersebut, sudah mulai terlihat rusak sehingga terjadinya keretakan, padahal pekerjaan itu belum lama rampung dikerjakan oleh pihak kontraktor,” kata Yanto kepada kupasmerdeka.com, Jumat, (1/9).

Menurut Yanto, lanjut dia, kondisi ini telah menarik perhatian masyarakat yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kualitas pekerjaan yang dianggap abal-abal.

“Saya sangat heran dengan kondisi pekerjaan saat ini yang menggunakan sistem e-katalog, karena menurut penilaian saya, tidak ada bedanya dari tahun-tahun sebelumnya, masih saja pihak kontraktor melakukan kecurangan,” ungkapnya.

“Parahnya lagi, pekerjaan baru di bangun sudah retak-retak, tetapi kontraktor cuek dengan hasil pekerjaannya yang buruk, itu semua bisa terjadi karena kelemahan dalam segi pengawasan,” katanya.

Ia kemudian menilai, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terlibat dalam proyek ini, menunjukkan kelemahan dalam menangani proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

“Maka dari itu, lebih lanjut Yanto mengatakan, dirinya mendesak agar PPK dapat bertindak secara tegas dalam menyelesaikan masalah ini, baik dari segi memperbaiki pekerjaan Betonisasi yang baru saja dikerjakan sudah retak-retak atau mengambil tindakan hukum terhadap kontraktor yang dianggap tidak bertanggung jawab.

Pihak berwenang juga diharapkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek yang ada di Kabupaten Bekasi, dan memastikan bahwa situasi serupa tidak terulang lagi untuk kedepannya, mencegah terjadinya praktik yang merugikan keuangan daerah,”imbuhnya.

“Sementara itu, Dede Chairul, PPK di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi (DSDABMBK) dan konsultan pengawas bernama Romli, sebelumnya dikonfirmasi oleh awak media terkait kondisi pekerjaan Betonisasi jalan Rawa Palangan sudah mengalami keretakan, waktu dihubungi melalui pesan whatsApp tidak memberikan jawaban.

Reporter: Den

Editor: red