KPU, Bawaslu, Polda dan PWNU Banten Gelar Sosialisasi Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula

Sosialisasi dan edukasi bagi pemilih pemula yang digelar oleh KPU Banten, Bawaslu Banten, Polda Banten, dan PWNU Banten, Kamis (14/9/2023)

SERANG (KM) – Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPU Banten, Bawaslu Banten, Polda Banten, dan PWNU Banten merupakan upaya yang sangat penting untuk menghadapi tantangan Pemilu 2024 dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Serang & SMA Negri 2 Kota Serang, Kamis (14/9).

Pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang paling besar dalam sejarah Indonesia, dengan jumlah pemilih mencapai 192,8 juta orang. Dari jumlah tersebut, pemilih pemula mencapai 19,3 juta orang, atau sekitar 10% dari total pemilih.

Politik identitas merupakan salah satu tantangan yang perlu diantisipasi dalam Pemilu 2024. Politik identitas adalah penggunaan identitas sosial, seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), untuk meraih kekuasaan. Politik identitas dapat menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat.

Perwakilan dari PWNU Banten, K.H. Amas Tajidin menyampaikan antisipasi dari segi spiritual dan akhlak, untuk menghindari politik SARA dan identitas agama sebagai kampanye politik untuk memecah belah bangsa.

“Kaum muda, khususnya pemilih pemula, merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap politik identitas. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi tentang politik identitas sangat penting untuk dilakukan kepada kaum muda,” katanya.

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPU Banten, Bawaslu Banten, Polda Banten, dan PWNU Banten bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kaum muda tentang bahaya politik identitas.

“Sosialisasi dan edukasi ini juga bertujuan untuk mendorong kaum muda untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak, dengan memilih pemimpin yang berintegritas dan memiliki program kerja yang jelas,” ujarnya.

Perwakilan dari PWNU Banten, K.H. Amas Tajidin, menyampaikan bahwa antisipasi terhadap politik identitas dapat dilakukan dari segi spiritual dan akhlak. Kaum muda perlu didorong untuk memiliki pemahaman agama yang kuat, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh propaganda politik identitas.

Kaum muda juga perlu didorong untuk memiliki akhlak yang mulia, sehingga mereka mampu berpikir jernih dan tidak mudah tersulut emosi.

Ia juga menyampaikan bahwa politik identitas dalam perspektif Islam harus berdasarkan konsep negara Pancasila. Dalam Islam, setiap orang memiliki hak untuk memilih pemimpinnya, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.

“Politik identitas hanya dapat dibenarkan jika digunakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Sosialisasi dan edukasi tentang politik identitas merupakan hal yang penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi dan edukasi ini perlu dilakukan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk kaum muda. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mewujudkan Pemilu 2024 yang damai, adil, dan demokratis.

Ia mengatakan untuk menghindari politik identitas dalam Pemilu 2024 perlu kenali calon pemimpin secara mendalam. Jangan hanya memilih berdasarkan identitas sosialnya.

“Pertimbangkan program kerja calon pemimpin. Pilihlah calon pemimpin yang memiliki program kerja yang jelas dan dapat direalisasikan.  Jangan mudah terpengaruh oleh propaganda politik identitas. Berpikirlah jernih dan rasional dalam memilih pemimpin,” pungkasnya.

Reporter: mso

Editor: red

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*