Anak Kepala Dinas Dukcapil Bogor Diduga Jadi Calo Akta Kelahiran

Ilustrasi calo

BOGOR (KM) – Anak dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bogor berinisial (MZS) diduga menjadi calo dalam pembuatan Akta kelahiran.

Hal tersebut di katakan oleh Ketua DPP Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Genpar Sambas Alamsyah, bahwa anak dari Kepala Dinas Dukcapil inisial ( MZS) bekerja satu gedung dengan Kadis Dukcapil yaitu Bambang Setiawan.

Sambas membeberkan, bahwa anaknya bekerja di Disdukcapil setelah Bambang Setiawan menjadi Kepala Dinas di instansi tersebut.

“Jadi anaknya itu masuk ketika Pak Bambang sudah menjadi kadis, lalu kemudian anaknya ini terindikasi menjadi calo dan menerima gartifikasi, bukti transaksi transferan dan percakapannya sudah dipegang” bebernya.

Berdasarkan penelitian dengan metode analisis deskriptif dugaan gratifikasi di tubuh instansi Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bogor kerap terjadi dan dikeluhkan warga.

“Kami sudah mengantongi nama-namanya sekaligus peran dalam rangkaiannya,” katanya.

Sambas pun terheran-heran, karena selama ini kasus dugaan gratifikasi alias calo ternyata ada peran penting dari anak Kadis itu sendiri.

“Untuk itu disisa waktu masa kerja Pak Bambang Setiawan yang tinggal menghitung hari dimbau agar segera melakukan perubahan, perbaikan secara komprehensife demi terciptanya rasa keadilan dan mengedepankan profesionalisme dalam hal pelayanan sekaligus mencegah adanya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta gratifikasi,” katanya.

Dia mendesak, pemerintah dan lintas instansi dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat segera mengambil sikap tegas atas temuan tersebut dan memberikan sangsi atas perbuatan dan perilaku moral yang bertentangan dengan norma hukum.

Jika hal tersebut tidak mendapatkan respon serius dari pemkab Bogor, Sambas mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum .

“Tentu kami akan melakukan upaya hukum untuk memberikan efek jera kepada siapapun yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang penjelasan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12 B. Yaitu suap pegawai negeri dan Penyelenggara negara,” bebernya.

Sementara, MZS saat dihubungi melalui WhatsApp nya membatah melakukan hal tersebut. Bahwa dirinya melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP.

“Saya tidak mengetahui itu dan saya melakukan nya sesuai Standar operasional prosedur. Akte kelahiran gratis tidak di pungut biaya,” singkatnya.

Sementara Kepala Dinas Dukcapil Bambang Setiawan saat di hubungi belum memberikan jawaban pesan yang dilayangkan oleh wartawan.

Reporter: Andriawan/ Bayu/HSMY

Editor: redaksi

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*