Kuasa Hukum John Irfan Kenway Laporkan Ketua KPK Ke Dewan Pengawas KPK Terkait Kasus Helikopter AW-101

Kuasa Hukum John Irfan Kenway Alias Irfan Kurnia (IK), Iskandar DG Pratty

JAKARTA (KM) – Kuasa Hukum John Irfan Kenway Alias Irfan Kurnia (IK), Iskandar DG Pratty mendatangi Dewan Pengawas KPK untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku KPK di Jakarta, Kamis (13/7).

Dugaan tersebut yaitu perbuatan penyampaian informasi publik yang tidak dapat di pertanggungjawabkan dan tindakan sewenang-wenang (abuse of power) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c jontis Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait penegakan hukum pengadaan Helikopter AW 101 TA 2016 pada dalam tubuh TNI AU.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi konsen utama pelaporan ini yaitu pertama, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terkait perbuatan penyampaian informasi publik yang tidak dapat di pertanggungjawabkan yakni ketika Ketua KPK melakukan konferensi pers kepada publik saat IK ditahan.

“Ketua KPK telah dengan sengaja mengubah dan menyatakan kata yang seharusnya ‘dan’ dinyatakan menjadi kata ‘atau’ sebagai bunyi ketentuan dalam kalimat Pasal 11 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.

Seharusnya ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan yang benar berbunyi: ”Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang

(a) melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh  aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau;

(b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menurut dugaan kami, Ketua KPK telah dengan dengan sengaja mengubah dan menyatakan kata yang seharusnya ‘dan’ menjadi kata ‘atau’ dengan maksud untuk  menimbulkan kesan yang menyesatkan kepada public.

“Bahwa kebijakan Ketua KPK yang memproses tersangka tunggal IK (tanpa adanya tersangka penyelenggara negara) seolah-olah ada dasar hukumnya, sedangkan para tersangka prajurit TNI AU dihentikan penyidikannya karena tidak ada ditemukan cukup bukti kerugian Negara,” ungkapnya.

Kuasa Hukum Iskandar DG Pratty mengatakan Ketua KPK terbukti melakukan tindakan sewenang-wenang (abuse of power) yakni melakukan penyitaan terhadap uang negara dalam penanganan kasus AW-101.

“Uang negara untuk pembayaran termin-3 dan termin ke-4 yang ada pada rekening lintas tahun “asscrow account” pada bulan agustus 2022 nilai seluruhnya sebesar Rp 153.754.705.373 telah dipindahkan ke rekening penampungan KPK perkara TPK Helikopter AW-101 di Bank BNI dengan nomor rekening virtual account 8844202201550087,” ungkap kuasa hukum, Iskandar DG Pratty.

“Hal itu jelas- jelas melanggar Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi: “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga”.

Reporter: redho

Editor: redaksi

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*