Hari Jadi ke-730 Kota Surabaya, Pengamat Politik Sebut Masih Banyak Tugas Belum Rampung

Permasalahan ketiga, lanjutnya lagi, adalah disparitas pembangunan wilayah Kota Surabaya. Darry mengungkapkan bahwa sampai saat ini fokus dari pembangunan wilayah hanya berpusat pada Surabaya Barat, Tengah dan Timur.

Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perumahan-perumahan elite yang dikelola oleh konglomerasi real estate. Dampaknya adalah bisa terlihat dari tata kelola perkotaan di daerah-daerah tersebut yang berbeda dengan Surabaya Utara.

“Terkesan wilayah Surabaya Utara dibiarkan tumbuh menjadi wilayah yang kumuh, semrawut dan tumbuh tanpa perencanaan. Hal ini tentunya menimbulkan adanya kesenjangan masyarakat antar wilayah,” ujar alumnus ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya ini,

Permasalahan keempat adalah kurangnya pemaksimalan BUMD sebagai tambahan pemasukan daerah.

Tercatat saat ini Surabaya memiliki 6 BUMD yakni PT BPR Surya Artha Utama (SAU), PD Pasar Surya (PDPS), PD Rumah Potong Hewan (PD RPH), PT Surya Karsa Utama (SKU), PD Taman Satwa KBS, dan PDAM Surya Sembada.

“Akan tetapi dari sejumlah BUMD tersebut hanya nama yang memberikan dampak bagi pemasukan kota Surabaya yakni PDAM Surya Sembada,” katanya:

Selebihnya BUMD yang ada hanya sekedar diisi oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan. Apabila melihat hal ini sesunggunya masalah-masalah tersebut dapat diatasi apabila adaya kemauan dari pemerintah (political will).

“Seharusnya bisa dilakukan karena kondisi politik yang stabil karena dikuasai oleh PDI-P selama 21 tahun, akan tetapi justru tidak mampu membawa perubahan yang siginifikan dan berkesinambungan,” katanya.

“Apa yang menjadi kendala dari ketidakmampuan dalam tata kelola pemerintahan selama ini? Hal ini harusnya dilihat oleh parta-partai politik lain sebagai bagian untuk menawarkan gagasan dan merebut kekuasaan,” pungkasnya.

Reporter: redho

Editor; redaksi