Program PTSL di Mojokerto Dijadikan Ajang Pungli, Ini Tanggapan Ketua LSM FAAM Jatim

Ketua LSM Forum Aspirasi Dan Advokasi Masyarakat (FAAM) Jatim Indra Susanto

Mojokerto (KM) –Program PTSL dari pemerintah seharusnya dipatuhi oleh pelaksana di desa, tetapi di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, justru dijadikan ajang pungli (pungutan liar- red) oleh panitia PTSL, diketahui Minggu (7/5).

Seorang warga GT mengatakan memang biaya PTSL harus membayar. “Memang benar pak, untuk biaya PTSL di Desa Bangsal ditarik Rp500 ribu per bidang dan untuk membeli patok dan materai itu. Hasil dari musyawarah bersama,” tuturnya.

Ia mengatakan pihak panitia PTSL yang bernama Ibu NN yang sempat dimintai keterangan mengakuinya. “Biaya PTSL tersebut 500 ribu rupiah, kalau kurang jelas lagi silakan ke Bapak Kepala Desa,” ucap GT menirukan.

Awak media mencoba menghubungi salah satu perangkat yaitu Carik melalui sambujngan pesan singkat mempertanyakan PTSL di Desa Bangsal. Carik pun tidak ada komentar.

Ketua LSM FAAM Jatim Indra Susanto menanggapi jika Program PTSL itu gratis di Indonesia.

“Masih banyak kasus sengketa tanah dan sengketa lahan sering kali terjadi. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan karena banyak sekali tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah,” katanya.

“Menanggapi masalah tersebut, Pemerintah pada akhirnya membuat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). PTSL telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018. Program gratis ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025,” jelasnya.

Ini telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri No 25/SKB/V/2017 No 590-3167A Tahun 2017 Tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) dan telah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan.

“Kegiatan penyiapan dokumen kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas Kelurahan/ Desa. Dan sudah jelas biaya dalam pengurusan PTSL Jawa Dan Bali. Menururt Aturan SKB 3 Menteri, Katagori V (Jawa Dan Bali) biayanya Rp150 rb,” jelasnya.

“Mengenai biaya lebih dari 150 Ribu menjadi 300- 500 ribu di Desa Bangsal Mojokerto sangat tidak masuk akal, meskipun itu sudah dimusyawarahkan. Hal tersebut sangat bertentangan sekali dengan aturan Menteri, bisa dikatakan pungli,” katanya.

“Menurut saya selaku Ketua LSM FAAM (Forum Aspirasi Dan Advokasi Masyarakat) mengingatkan kepada kepala desa maupun perangkatnya. Harus berhati-hati untuk melaksanakan Program PTSL dari Pemerintah. Persoalannya tidak sedikit kepala desa yang masuk penjara,” pungkasnya.

Reporter: Redho

Editor: redaksi

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*