KADIN Indonesia dan BKKBN Gelar Sosialisasi Pencegahan Stunting dari Hulu Bersama Mitra Kerja di DKI Jakarta

JAKARTA (KM) – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Kesehatan melalui Ketua Komite Tetap Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hilda Kusumadewi bersama mitra kerja di Komisi IX DPR RI yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bergerak cepat untuk mencegah stunting, dengan menggelar sosialisasi di lingkungan masyarakat.

Dalam rangka pencegahan stunting dari hulu, Ketua Komite Tetap Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KADIN Indonesia Hilda Kusumadewi, dan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pengertian, gejala, dan pencegahan stunting kepada tokoh masyarakat yaitu lurah dan perangkatnya, ketua RT/RW dan kader kesehatan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan harapan mereka bisa memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada warganya.

Ketua Komite Tetap Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KADIN Indonesia Hilda Kusumadewi mengatakan, masalah stunting merupakan masalah besar yang harus ditangani bersama. Kerja sama antar lembaga juga masyarakat mutlak dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

“Pada 2024 persentase angka stunting di Indonesia harus menjadi 14 persen. Target tersebut dapat dicapai jika semua pihak bekerjasama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia,” ujar Hilda, dalam Sosialisasi Pencegahan Stunting dari Hulu Bersama Mitra Kerja di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat (30/5).

Saat ini, kata Hilda, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan 2,8 persen selama dua tahun dari 24,4 persen pada 2020 menjadi 21,6 persen pada 2022. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada pidatonya bulan lalu (25 Januari 2023) mengenai stunting bahwa diperlukan kekuatan bersama, semuanya bergerak, untuk mencapai target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.

“Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya,” ucapnya.

Menurut Hilda, stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebuah negara. Bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.

“Stunting dapat dicegah sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu fase kehidupan yang dimulai saat kehamilan (270 hari) sampai dengan anak berusia dua tahun (730 hari). Pada 1.000 HPK inilah organ-organ vital seperti otak, jantung, ginjal, hati, tulang, tangan, kaki, serta organ tubuh lainnya mulai terbentuk dan terus berkembang,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, 1.000 HPK merupakan periode emas bagi anak yang tidak dapat terulang. Stunting tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dicegah.

“Usahakan memberikan gizi lengkap untuk anak cucu kita. Jangan sampai tertinggal untuk memberikan “Protein Hewani” sebagai salah satu instrumen gizi yang dibutuhkan anak sejak dalam kandungan ibunya,” tuturnya.

Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, Hilda melanjutkan, bisa dari telur, ikan/daging dan susu atau produk olahannya (keju, yogurt). Mengonsumsi protein hewani ini jangan dibuat mindset bahwa makanan-makanan mahal dan impor saja, tetapi ikan lele yang harganya relatif terjangkau secara ekonomi juga bisa dijadikan pilihan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil.

“Kandungan protein ikan lele diyakini dapat membantu tumbuh kembang janin, termasuk mencegah stunting. Ikan lele juga mengandung 40 persen asupan vitamin B12 yang diperlukan tubuh. Pemenuhan gizi tambahan bagi ibu hamil dalam upaya pencegahan stunting, bisa didapatkan di puskesmas atau fasyankes terdekat,” katanya.

BKKBN sebagai Ketua Pelaksana/Leading Sector dari percepatan penurunan stunting, sekaligus mitra kerja dari Komisi IX DPR RI, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung penuh program-program BKKBN melalui tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu dengan melakukan pengawasan yaitu melalui Rapat Kerja mengawasi kerja-kerja BKKBN dan K/L terkait dengan penanganan stunting. Selain itu, penganggaran, yaitu terus mendukung agar anggaran bisa digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan pelaksanaan program.

“Kemudian regulasi, kami siap untuk membahas serta mengawasi jalannya regulasi-regulasi atau undang-undang yang menjadi bagian dalam penurunan stunting. Kami di Komisi IX juga mendorong agar BKKBN dapat terus aktif bersama-sama untuk menyinergikan advokasi, kemitraan dan peningkatan kapasitas secara kuantitas dan kualitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan memperhatikan pemerataan program di seluruh wilayah di Indonesia,” ujar Charles.

Charles mengatakan, Komisi IX DPR-RI bersama mitra kerja secara konsisten melakukan sosialisasi pencegahan stunting di berbagai wilayah di Indonesia agar angka prevalensi stunting terus menurun dan bisa mencapai target penurunan angka stunting di bawah 14 persen pada 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan. Masalah stunting adalah prioritas bersama.

“Stunting sifatnya tidak bisa diperbaiki (irreversible), pencegahan menjadi sangat penting untuk meredakan dampaknya sekaligus investasi demi terwujudnya pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Bapak/ibu sekalian memiliki peran penting untuk bersama-sama dengan pemerintah, ikut serta mencegah terjadinya stunting bagi generasi kita selanjutnya,” tutupnya.

Rep: Marss

Editor: redaksi