Berita Dugaan Rabat Beton Tidak Sesuai Spesifikasi, Sekretaris Dinas PUPR Serang Hina Media

SERANG (KM). – Terkait pemberitaan pada media ini soal dugaan pembangunan jalan rabat beton rehabilitasi jalan Sentul-Kisarap di Desa Katulisan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan lemahnya pengawasan ditanggapi Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Serang.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Serang, Toni Kristiawan mengaku sudah menindaklanjuti hal tersebut.

“Informasi dari PPK dan PPTK-nya sudah cek lapangan, pengawas dan kontraktor pelaksana sudah mengecek.

“Malah proyek ini dilaksanakan pendampingan baik inspektorat maupun Kejaksaan.Tahapan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai jadwal,metode pelaksanaan dan spektek,” katanya. Minggu (28/5).

“By the way, media bapaknya belum terdaftar di Dewan Pers ya. Nanti tolong daftarkan ya pak. Sekalian didaftarkan di Kesbangpol. Biar lebih mantab,” sambungnya.

Lewat tanggapan tersebut awak media kembali menanyakan perihal apa ada UU yang mengatur bahwa setiap media harus mendaftar medianya didewan pers? Serta apa diharuskan juga media dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) harus mendaftarkan ke kesbangpol? Hal tersebut langsung di respon Toni.

“Bapak nanya ke ahlinya saja Pak, saya bukan ahli pers mohon maaf,” ungkapnya.

Awak media pun kembali meminta Toni menjelaskan dasar dari saran yang disampaikan, khawatir saran tersebut menimbulkan kesan menhina karena adanya pemberitaan sebelumnya soal pembangunan jalan rabat beton di Desa Katulisan?

Ia pun membantah hal tersebut. “Oh tidak Pak, kan biar lebih mantab, terimaksih bapak atas informasinya,” ujarnya.

Awak media menyayangkan atas saran yang disampaikan tanpa penjelasan secara detail dasar dari saran yang disampaikan Sekretaris Dinas Tata PUPR Kabupaten Serang tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya ditayangkan media pada Jumat, 27 Mei 2023 dengan judul: Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi, Pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Katulisan Lemah Pengawasan.

Pimpinan redaksi kupasmerdeka.com Hero Akbar / Moses menegaskan media ini sudah mendaftar ke Dewan Pers. Soal masuk atau tidaknya pencantuman dalam laman website itu wewenang Dewan Pers.

“Kalau setara Sekretaris Dinas saja sudah mengungkit media artinya ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Media ini berbadan hukum, berizin Kemenkumhan dan memiliki NIB dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak- red). Media ini juga mendaftar di SMSI anggota Dewan Pers juga. Kalau baru Sekretaris Dinas melecehkan apalagi naik pangkat diatasnya. Kami minta klarifikasi dan transparansi karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, menggunakan anggaran negara/ pemerintah,” tegasnya.

Reporter: Agus S/ Hendrik

Editor: redaksi

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*