Tim Advokasi dan Orang Tua Murid SDN Pondok Cina 1 Geruduk Kantor Wali Kota Depok, Layangkan 5 Tuntutan

DEPOK (KM) – Para orang tua murid SDN Pondok Cina 1 mendatangi Kantor Wali Kota Depok untuk melayangkan keberatan administratif atas tindakan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang berupaya ‘memusnahkan’ SDN Pondok Cina 1 secara sewenang- wenang.

Sebelumnya, pada 11 Desember 2022 lalu, Pemerintah Kota Depok berupaya menggusur bangunan SDN Pondok Cina 1 dengan mengerahkan ratusan aparatnya. Tindakan tersebut didasarkan pada surat Wali Kota Depok nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 yang pokoknya berisi persetujuan pengalihan status lahan SDN Pondok Cina 1 dari tempat pendidikan menjadi Masjid Raya Depok, dan surat Wali Kota Depok nomor 953/608-BKD tertanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1.

Tidak hanya itu, meski belum mendapatkan persetujuan dari para orang tua murid SDN Pondok Cina 1, Dinas Pendidikan Kota Depok  juga menerbitkan surat edaran yang menyebutkan bahwa per tanggal 14 November 2022 kegiatan belajar murid-murid SDN Pondok Cina 1 dipindahkan ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.

Artinya, kegiatan belajar mengajar tatap muka di SDN Pondok Cina 1 terhenti pada tanggal 14 November 2022 sampai 13 Desember 2022, dan para murid yang bertahan diajar oleh relawan, kecuali pada periode ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) tanggal 5-9 Desember 2022.

Dalam pers rilis yang diterima kupasmerdeka.com (9/1) siang, disebutkan bahwa dalam merespon tindakan Wali Kota Depok tersebut, para orang tua murid bersama-sama dengan Tim Advokasi SDN Pondok Cina 1 melayangkan keberatan administratif kepada Wali Kota Depok Muhammad Idris. 

Keberatan administratif tersebut dengan alasan sebagai berikut

Pertama, persetujuan alih fungsi oleh Wali Kota Depok tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai peruntukannya. Hal ini telah melanggar Keputusan Bimas Islam Kemenag RI nomor DJ.II/802/Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. 

Masjid raya seharusnya berada di ibu kota provinsi, memiliki kapasitas 10.000 jamaah, dan memiliki fasilitas/bangunan penunjang antara lain sekolah/kampus dengan minimal 5 kelas belajar, namun ironisnya dalam hal ini justru akan menggusur sekolah yaitu SDN Pondok Cina 1.

Kedua, pengalihan fungsi SDN Pondok Cina 1 dan pemusnahannya terkesan buru-buru, dipaksakan dan tidak direncanakan dengan baik oleh Wali Kota Depok, apalagi pemilihan lahan SDN Pondok Cina 1 dikarenakan Pemerintah Kota Depok tidak memiliki anggaran untuk pengadaan masjid di Jl. Margonda Raya.

Ketiga, tindakan tersebut telah melanggar hak anak atas pendidikan. Bahwa dampak dari tindakan Wali Kota Depok tersebut adalah terganggunya kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 diantaranya relokasi ke 2 sekolah berbeda yang kapasitasnya tak mencukupi.

Hal ini mengakibatkan sebagian murid dipindah ke kelas siang dengan waktu belajar berkurang, guru-guru tidak lagi mengajar tatap muka di SDN Pondok Cina 1, dan rencana merger/ regrouping SDN Pondok Cina 1, yang seluruhnya tanpa persetujuan para orang tua murid SDN Pondok Cina 1.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa akses pintu SDN Pondok Cina 1 juga sempat terputus akibat proyek renovasi trotoar sepanjang Jl. Margonda Raya yang awalnya tidak menyediakan bangunan penghubung (tangga) ke pintu masuk yang berbeda ketinggian 1 meter sehingga membahayakan keselamatan dan keamanan para murid dan orang tua murid SDN Pondok Cina 1.

Hal-hal tersebut menurut mereka (tim advokasi) tentu telah melanggar Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945 serta Pasal 20 UU Perlindungan Anak. Tindakan tersebut juga telah melanggar asas ketersediaan dan akseptabilitas dalam pendidikan.

Tim advokasi juga menyatakan bahwa seharusnya Wali Kota Depok beserta jajaran Pemerintah Kota Depok mempertimbangkan bahwa penolakan dari para orang tua murid SDN Pondok Cina 1 karena hal-hal tersebut merupakan bentuk penurunan kualitas pendidikan yang didapat oleh peserta didik dan menghambat proses belajar mengajar sehingga menganggap Wali Kota Depok jelas-jelas tidak menjalankan kewajibannya dalam menjamin dan mengambil langkah konkret untuk pemenuhan hak anak atas pendidikan dalam kasus ini.

Keempat, tindakan Wali Kota Depok beserta jajaran Pemerintah Kota Depok telah melanggar perlindungan terhadap profesi guru sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Pendidik.

Hal itu didasarkan pada diterbitkannya Surat Edaran oleh Dinas Pendidikan Kota Depok yang diduga kuat membuat para guru ketakutan apabila mengajar di SDN Pondok Cina 1 karena akan dipermasalahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok.

Kelima, alih-alih menjalankan peran administratifnya untuk mengatur dan mengurus administrasi negara, Wali Kota Depok justru melanggar hak anak atas pendidikan dengan melakukan upaya-upaya  pemusnahan aset pada SDN Pondok Cina 1 secara sewenang-wenang yang tidak sesuai  peruntukannya.

Tindakan tersebut dinilai telah melanggar asas kemanfaatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan kepentingan umum, serta asas kecermatan dan pelayanan yang baik, yang merupakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya, dalam menyikapi hal-hal tersebut, para orang tua murid SDN Pondok Cina 1 didampingi Tim Advokasi SDN Pondok Cina 1 selaku kuasa hukumnya melayangkan keberatan administratif kepada

Wali Kota Depok dan meminta sebagai berikut

1. Wali Kota Depok untuk menghentikan praktik pemusnahan aset secara sewenang-wenang/ penggusuran pada SDN Pondok Cina 1 serta mencabut dan membatalkan persetujuan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid yang tidak sesuai peruntukannya

2. Wali Kota Depok untuk meninjau ulang rencana pemusnahan bangunan SDN Pondok Cina 1,

relokasi SDN Pondok Cina 1 dan merger/ regrouping SDN Pondok Cina 1 dengan melibatkan partisipasi penuh pengajar, peserta didik, dan orang tua murid serta memprioritaskan jaminan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang layak

3. Wali Kota Depok beserta jajaran Pemerintah Kota Depok selama proses penundaan pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada SDN Pondok Cina 1 untuk tidak melakukan segala upaya intimidasi atau ancaman penggusuran terhadap SDN Pondok Cina 1

4. Wali Kota Depok untuk menjamin kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 berjalan kembali seperti keadaan semula seperti sebelum adanya upaya pemusnahan aset bangunan pada

SDN Pondok Cina 1

5. Wali Kota Depok untuk memberikan pemulihan psikologis beserta pemulihan hak bagi anak-anak selaku peserta didik pada SDN Pondok Cina 1 yang terlanggar.

Reporter: Sudrajat

Editor: Redaksi