Ketua KSBSI DIY: Kenaikan UMP DIY Sebesar 7,65 % Tidak Rasional dan Jauh Dari Harapan

YOGYAKARTA (KM) – Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp 1.981.782,39 kenaikan Rp 140.866,86 atau 7,65%, dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota se-DIY tahun 2023.

 Dani Eko Wiyono yang juga  Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DIY menilai, kenaikan Upah minimum di DIY tahun 2023 tersebut tidaklah rasional.

“Sangatlah tidak rasional kalau kenaikan hanya 7,65 persen untuk saat ini,”ucap Dani saat dikonfirmasi, Rabu (07/12).

Ia dengan tegas menyatakan tidak setuju atas kenaikan UMP DIY tahun 2023, karena Dani menganggap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) telah berpengaruh pada komoditi lainnya, sehingga angka rata-rata kenaikan tersebut belum cukup untuk membeli BBM dalam satu bulan.

“Kami tidak setuju jika kenaikan 7,65%. Karena sangat jauh dari harapan, kenaikan BBM 32% otomatis berpengaruh pada kenaikan yang lainnya, sehingga kenaikan yang ada dianggap belum cukup untuk membeli BBM dalam satu bulan,” tandasnya.

 Dani meminta Pemerintah Provinsi DIY agar mengkaji ulang kenaikan upah minimum yang telah ditetapkan ini.

“Mohon dikaji ulang untuk kenaikan tersebut, melihat kondisi hari ini semakin memburuk, kedepan kalau kenaikan sebesar 15-20 persen itu masih masuk akal, dan berpengaruh pada kesejahteraan para buruh,” tuturnya.

 Dani menegaskan, buruh merupakan ujung tombak sebuah perusahaan yang perlu dipikirkan kesejahteraannya.

 “Harapannya, perusahaan bisa lebih produktif dalam mengelola keuangannya, sehingga bisa memberikan pendapatan kepada buruh-buruhnya bisa baik kedepannya,” ungkapnya.

Dani juga menegaskan, pihaknya akan mengadakan audiensi kepada Pemerintah Provinsi DIY, dalam hal ini Gubernur dan DPRD DIY agar bisa memutuskan upah minimum di DIY secara rasional.

Rep: Arifin

Editor: Red1