Potensi Kelalaian OPD terkait, Program Bantuan RTLH Purworejo Dibatalkan Sepihak

Kantor Desa Kalimiru Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo

PURWOREJO (KM) – Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa/ Polosoro Kabupaten Purworejo meminta anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH atau rutilahu= red) tahun 2022 cair tahun ini juga untuk membantu kemiskinan masyarakat desa.

Kepala Desa Kalimiru Kecamatan Bayan, Agung Yuli Priatmoko tidak ingin warga seperti ‘dipermainkan’ pemerintah.  

“Kami tidak mau warga miskin kami dipermainkan oleh pemerintah. Begitu masyarakat miskin ‘dipermainkan’ maka akan menimbulkan gejolak di Kabupaten Purworejo ini,” katanya, Senin (28/11).

Ia mengatakan anggaran Rumah Tidak Layak Huni /RTLH dibatalkan cair sebenarnya masalah sederhana. 

“Kalau bicara anggaran semuanya jelas, anggaran tersebut sudah ada.  Masalah teknis sudah dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Perkimtan. Akan tetapi kenapa disaat akhir waktu yang telah ditentukan justru dari dinas Perkimtan membatalkan satu pihak?” ungkapnya.

“Semua mekanisme warga penerima Bansos RTLH sudah mengikuti apa yang menjadi arahan dan Petunjuk dari dinas terkait dan ini sangat disayangkan,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan warga telah mengikuti sosialisasi dari dinas terkait, setelah penandatangananan buku rekening untuk segera melakukan droping material dan diharapkan selesai akhir bulan November 2022.

“Tetapi secara tiba- tiba dari Dinas Perkimtan memberikan informasi kendala pencairan. Warga penerima anggaran bansos RTLH dengan jumlah Rp15 juta per Kepala Keluarga yang diterima tidak cair maka bagaimana caranya membayar tagihan kepada rekanan penyedia material. Ini yang sangat kami sayangkan, seakan Pemerintah Kabupaten Purworejo mempermainkan 398 keluarga penerima manfaat/ KPM,” ungkapnya lagi.

Advertisement

Dengan jumlah 469 anggota Polosoro Purworejo mereka saling solidaritas dan tidak menyalahkan mekanisme batalnya pencairan bansos RTLH tetapi masalah regulasi, OPD terkait seharusnya tahu Peraturan Bupati.

“Dan kalau bicara analisa, mungkin ada potensi kelalaian yang menyebabkan kerugian masyarakat miskin yang dilakukan oleh OPD terkait,” katanya.

Polosoro mengharap dengan sangat agar bansos RTLH ini cair.  “Jika harus menjadi tanggungan masing- masing desa, apa dasarnya, karena seluruh kepala desa sampai saat ini belum mendapatkan solusi dan jawaban dari pemda,” katanya

“Hanya wacana, semua itu akan dianggarkan di APBD perubahan tahun 2023. Kepala desa tahu sistem bahwa tidak boleh anggaran tahun 2023 untuk membiyayai kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 dan disini seolah- olah pemerintah daerah memberikan statemen yang berpotensi melanggar aturan,” ungkapnya.

Kepala Desa menduga belum terlaksananya program rutilahu (RTLH) ini karena permasalahan program RTLH tahun 2019.  “Mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan sehingga bantuan belum bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Ia meminta jadilah pejabat yang mempunyai hati nurani dan harus bisa menempatkan diri.  “Jangan memanfaatkan warga miskin saat mempunyai  kepentingan, tapi jadikan warga miskin supaya tidak lagi  menjadi miskin dengan kebijakan.” Harapnya.

Rep: Evie

Editor: Red1

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: