Ini Alasan Pemda DIY Tak Beri Sanksi Waroeng SS Terkait Pemotongan BSU Karyawan

YOGYAKARTA (KM) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memberikan sanksi kepada manajemen Waroeng Spesial Sambal dalam kasus pemotongan gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugharadi, menjelaskan, pihaknya tidak menjatuhkan sanksi kepada Waroeng SS karena kebijakan pemotongan gaji karyawan penerima BSU di rumah makan tersebut telah dicabut.

“Pemotongan belum dilakukan dan tak ada bukti terjadi pemotongan, baru rencana saja, sehingga kami tidak berikan sanksi,” jelasnya, Kamis (03/11).

Aria juga memastikan akan terus melakukan pemantauan di Waroeng SS, meskipun masalah sudah dianggap selesai.

“Akan terus kami awasi, supaya insiden tidak berulang,” ucapnya.

Aria menambahkan, selain masalah pemotongan BSU, Disnakertrans DIY juga akan melakukan pengawasan lain pada Waroeng SS. Pemerintah akan menjamin perusahaan memenuhi hak-hak karyawannya.

“Kami akan tegakkan aturan yang ada untuk menjamin pemenuhan hak-hak karyawannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Kerja Disnakertrans DIY, Amin Subargas, mengatakan Waroeng SS sudah berkomitmen untuk mematuhi peraturan-peratuan ketenagakerjaan yang ada.

Pembinaan akan mendorong pembentukan serikat pekerja dan badan hukum perusahaan. Sebab, saat ini di Waroeng SS beluma ada serikat pekerja.

“Di Waroeng SS belum ada serikat pekerja dan bentuk perusahaannya masih warung sehingga akan kami bina untuk mematuhi peraturan yang ada,” tegasnya.

Repoter : Arf

Editor : Sudrajat