IMM Bogor Raya Gelar Aksi Demo, Sampaikan 5 Tuntutan Soal Kenaikan Harga BBM dan RKUHP

BOGOR (KM) – Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM baru-baru ini menimbulkan beragam reaksi dan memicu aksi demonstrasi di berbagai penjuru negeri.

Salah satunya aksi massa yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bogor Raya di kawasan Istana Bogor pada Selasa (6/9).

Dalam aksinya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bogor menunjukkan sikap social control kepada pemerintah Republik Indonesia dengan melayangkan beberapa poin tuntutan dalam menolak kenaikan harga BBM dan RKUHP.

Nana Mulyana selaku korlap aksi menuturkan bahwa mahasiswa sebagai generasi yang paling diandalkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa sudah selazimnya menyadari arti peran dan fungsinya yang seharusnya dilakukan.

“Salah satu sikap penting yang harus dimiliki seorang agent of change adalah sikap yang mencerminkan kepedulian. Salah satu variabel penting kepedulian ialah kepekaan,” ujarnya.

“Dalam hal ini kita mahasiswa melihat polemik yang menggucang bumi pertiwi, dimulai dari banyaknya pasal kontroversial dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),” lanjut Nana.

Menurutnya, dalam RKUHP seperti terlahir kembali produk kolonial gaya baru, yang dikaji ada sekitar 14 pasal kontroversial, salah satunya yang sangat disoroti yaitu pada pasal 218 dan 207 soal menghina presiden dan pejabat pemerintahan akan dipidana. Selain masih ambigu, pasal tersebut mencerminkan kemunduran, menurutnya.

“Yang kita pahami majunya sebuah negara itu karena adanya check and balance di dalamnya, jika suara-suara rakyat dibatasi, bagaimana caranya kita mengontrol stabilitas negara? Yang paling penting, ketika pejabat lembaga setingkat negara proporsional dalam menjalankan tupoksinya, tidak akan pernah ada pekikan-pekikan yang disuarakan,” tegasnya.

Advertisement

Di tempat yang sama, Ketua Umum PC IMM Bogor, Hendi, mengatakan bahwa selain RKUHP, pihaknya juga menyoroti kenaikan harga BBM bersubsidi.

Hendi menyatakan, kenaikan harga
BBM bersubsidi kali ini dinilai adalah sebuah “kegagalan” bagi Presiden, yang dinilainya tak mampu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat menengah ke bawah tentunya
sangat terdampak ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan. Ketika BBM bersubsidi dinaikkan, maka bahan pokok lainnya pun akan ikut naik pula, padahal ketika proyek-proyek nasional diberhentikan sementara, dana yang dikucurkan untuk proyek tersebut bisa digunakan untuk mensubsidi BBM, kegagalan ini perlu kita sikapi,” tandas Hendi.

Adapun poin-poin tuntutan dari hasil kajian yang disampaikan kepada Pemerintah
Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Menantang Presiden untuk membatalkan kenaikan harga BBM.
  2. Mendesak Presiden untuk memprioritaskan masyarakat menengah ke bawah.
  3. Mendesak Presiden untuk menunda proyek IKN dan proyek nasional lainnya, serta prioritaskan mensubsidi BBM.
  4. Mendesak Presiden untuk turun tangan soal rancangan KUHP, dan minta agar pasal-pasal kontroversial direvisi.
  5. Mendesak Presiden untuk mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Pertamina, Komisaris dan Jajaran pengurus lainnya.

Reporter : Ki Medi Editor : Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: