Ade Yasin Didakwa Suap Pegawai BPK Rp.1,9 M Demi Raih Predikat WTP 2021

Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022) (Dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)
Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022) (Dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)

JAKARTA (KM) – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin, telah menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp1,935 miliar. Suap diberikan agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp1.935.000.000,” ujar Jaksa KPK seperti yang dikutip dari surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu, 13 Juli 2022.

Jaksa KPK mengatakan, Ade Yasin memberikan suap itu bersama dengan Kepala Sub Bidang Kas Daerah Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam, dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan Dinas PUPR Bogor Rizki Taufik Hidayat.

Mereka didakwa memberikan suap kepada empat pemeriksa BPK perwakilan Jawa Barat yaitu Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

Jaksa menyatakan, Ade Yasin berusaha mengondisikan agar Kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan WTP untuk laporan keuangan tahun 2021 dan meminta bawahannya untuk mengumpulkan uang dari sejumlah dinas, seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Bappeda, RSUD Ciawi dan lainnya. Adapun kekurangan uang untuk menyuap nantinya juga diperoleh dari kontraktor di Bogor.

Advertisement

Jaksa juga menyatakan bahwa dalam pemeriksaan awal, pegawai BPK menemukan sejumlah temuan yang berpotensi membuat laporan Kabupaten Bogor menjadi disclaimer.

Ade Yasin tak mau hal itu terjadi, karena opini WTP dari BPK merupakan syarat untuk memperoleh Dana Insentif Daerah.

“Opini WTP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemkab Bogor untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang berasal dari APBN,” kata jaksa.

Setelah itulah, atas arahan Ade Yasin, para bawahannya berkomunikasi dengan para pegawai BPK dan menyerahkan sejumlah uang.

Uang diberikan secara bertahap dari Februari 2022 hingga April 2022 dengan total Rp 1,935 miliar. Uang tersebut dibagi-bagi di antara 4 pegawai BPK.

Atas perkara ini, KPK mendakwa Ade dkk telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Reporter : HSMY

Editor : Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: