Terus Dalami Kasus Suap Ade Yasin, KPK Kembali Panggil Rombongan Pejabat Pemkab Bogor

Tersangka Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin, saat dikawal petugas untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022 (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)
Tersangka Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin, saat dikawal petugas untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022 (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)

BOGOR (KM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap rombongan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, Jumat 10/6. Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bogor non aktif Ade Yasin (AY).

Rombongan pejabat Pemkab Bogor tersebut yakni Kepala Bappenda Arif Rahman, Kepala BPKAD Teuku Mulya, Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Bogor Ruli Fathurahman, Inspektur Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi, Irban V Inspektorat Kabupaten Bogor Temsy Nurdin, PNS RSUD Cibinong Solihin, Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol Mika Rosadi, Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor Andri Hadian, serta Subkoordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor, Hanny Lesmanawaty. Mereka semua dipanggil untuk hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Mereka dipanggil sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka AY,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya kepada wartawan Kupasmerdeka.com, Jumat 10/6.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

8 tersangka tersebut yakni, Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA); Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Advertisement

Sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pihak penerima suap. Mereka yakni Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Anthon Merdiansyah (ATM); Arko Mulawan (AM); Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK); dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (GGTR).

Dalam perkara ini, Ade Yasin diduga memerintahkan tiga anak buahnya untuk mengupayakan Pemkab Bogor untuk mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kemudian, terdapat kesepakatan jahat antara anak buah Ade Yasin dengan para Anggota BPK Jabar yang mengaudit laporan keuangan Pemkab Bogor.

Dari hasil audit BPK, terdapat temuan janggal laporan keuangan terkait proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakan Sari. Lantas, Ade Yasin melalui anak buahnya memberikan uang dugaan suap dengan nilai total Rp1,9 miliar kepada para tim pemeriksa dari BPK Jabar.

Atas perbuatannya, para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan pihak penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Reporter : HSMY

Editor : Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: