KPAI Kecam Pernikahan Siri Kepala Dusun di Ngawi Dengan Anak di Bawah Umur Yang Di Iming-imingi Rumah hingga Mobil Pajero

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarty (dok. KM)
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarty (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengecam keras perbuatan seorang oknum Kepala Dusun (Kasun) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berinisial SMN Bin JWS (50) yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur.

Terduga pelaku dilaporkan oleh keluarga korban SC (15) yang baru saja lulus SMP. Menurut ibu korban, anaknya dinikahi secara siri oleh tersangka tanpa se-izin keluarga. Dalam melakukan aksinya, tersangka diketahui mengiming-imingi korban yang dijanjikan akan dibelikan rumah, mobil, dan akan menikahi korban.

Adapun tersangka mengenal korban melalui media sosial Facebook dan berhasil memacari SC yang masih belasan tahun. Pelaku kemudian membujuk korban untuk memenuhi nafsunya dengan menjanjikan rumah hingga mobil Pajero.

SMN sendiri telah mengakui, bahwa pernikahan siri itu dilakukan di rumah salah seorang tokoh masyarakat di Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar. Saat itu pernikahan berlangsung singkat dengan mahar uang Rp.500 ribu dan seperangkat alat salat.

Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka telah beberapa kali melakukan hubungan dengan korban di beberapa lokasi sejak April 2022.

Atas kejadian tersebut, KPAI mendorong pihak kepolisian agar pelaku dijerat dengan Pasal 81 (1) atau Pasal 82 (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang. Ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp.5 Milyar.

“Dapat dituntut hukuman maksimal, karena pelaku seorang kepala dusun yang seharusnya dapat menjadi contoh baik bagi perlindungan anak, pelaku juga telah melakukan pernihakan siri dengan tanpa ijin dan wali keluarga mempelai wanita, yang jelas bertentangan dengan ketentuan ajaran agama,” ujar Komisioner KPAI, Retno Listyarti melalui siaran pers yang diterima KM (16/6).

Atas peristiwa tersebut, Retno juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap pihaknya, yaitu:

  1. KPAI mengecam tindakan Kepala Dusun (Kadus) yang telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur berinisial SC usia 15 tahun. Bahkan, terduga pelaku membujuk anak korban dengan diiming-imingi dinikahi, dibelikan rumah dan bahkan mobil Pajero. Anak korban juga dinikahi secara siri secara tidak sah, karena tidak atas ijin orangtua si anak dan tidak juga dihadiri oleh keluarga anak korban. Pelaku dan anak korban berkenalan melalui media sosial;
  2. Advertisement
  3. KPAI menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah bertindak cepat setelah menerima laporan dari orangtua korban., bahkan polisi juga berhasil menyita semua alat bukti. Selain itu, Kepolisian juga sudah menerapkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam kasus ini. KPAI mendorong pelaku dihukum maskimal sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan anak, yaitu 5-15 tahun penjara beserta denda. Bersetubuh dengan anak adalah pidana, tidak ada istilah suka sama suka dalam persetubuhan dengan anak di bawah umur, apalagi pelaku diduga kuat telah melakukan bujuk rayu dan iming-iming terhadap anak korban. Kepala Dusun harusnya menjadi contoh bagi warganya, bukan malah melakukan perbuatan pidana terhadap anak di bawah umur.
  4. Kasus ini merupakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, bahkan anak mengalami pemerkosaan dengan dalih perkawinan siri, padahal perkawinan siri tersebut tak diketahui keluarga korban. Iming-iming dan bujuk rayu pelaku terhadap anak korban sangat menguatkan fakta bahwa pelaku memang sudah memperdaya korban dan berniat jahat pada anak korban. anak korban berpotensi kuat mengalami tekanan psikologis jangka panjang karena merasa kehilangan masa depannya akibat perbuatan pelaku. oleh karena itu, pelaku pantas dituntut hukuman maksimal.
  5. KPAI mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kabupaten Ngawi melakukan rehabilitasi psikologi terhadap anak korban, juga DInas Kesehatan kabupaten Ngawi untuk melakukan rehabilitasi medis pada anak korban. Selain itu Dinas Pendidikan kabupaten Ngawi juga harus memenuhi hak atas pendidikan anak korban agar korban dapat melanjutkan pendidikan untuk mengapai masa depannya.

Reporter : Sukron

Editor : Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: