Proyek Perumahan SOFALAND Diduga Ilegal, DLH Kabupaten Serang Tegaskan Belum Keluarkan Izin

SERANG (KM) – Pembangunan Proyek Perumahan SOFALAND di Desa Binong, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, diduga bermasalah.

Pasalnya, pekerjaan 18 unit pembangunan perumahan yang lokasinya persis di pinggir tembok Puskesmas Pamarayan diduga tidak mengantongi izin serta menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Bahkan, tembok puskesmas ikut mengalami rusak terbelah hingga hampir roboh dan dikuatirkan menimpa para pengunjung puskesmas.

Aji selaku staf bidang pemasaran perumahan SOFALAND mengaku tidak tahu menahu soal izin tersebut.

“Itu ranah bos, kalau masalah izin saya tidak tau, kata bos sih izin sudah beres semua,” jelas Aji saat dikonfirmasi KM via WhatsApp 18/4.

Terpisah, Nawardi selaku staf Bidang Pengendalian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, mengatakan bahwa pembangunan perumahan SOFALAND tidak terdapat izin apapun.

“Perusahaan tersebut tidak ada izin, DLH Kabupaten Serang tidak mengeluarkan dokumen apapun,” tegas Nawardi saat dikonfirmasi Kupasmerdeka.com 18/4.

Sementara itu, Reni selaku Kepala Puskesmas Pamarayan mengatakan bahwa kegiatan pekerjaan perumahan tersebut mengganggu aktivitas pihaknya.

Advertisement

“Sangat bising, ngebul, polusi dan tembok puskesmas juga jebol saat pengurugan pertama,” terang Reni saat dikonfirmasi KM 19/4.

“Untuk sementara ini sih belum ada pengaduan pasien rawat inap ke saya apakah terganggu apa tidak, memang sangat bising dan polusi serta getaran mobilisasi sangat mengganggu,” pungkasnya.

Hingga ditayangkan berita ini, awak media kupasmerdeka.com belum berhasil mengkonfirmasi pemilik perumahan SOFALAND untuk keterangan lebih lanjut

Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 50 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 UU 1/2011 disebutkan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang membangun perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikaksi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda Rp5 miliar.

Reporter: Acun S
Editor: Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: