MP3 Akan Uji Materi Perbup Bogor Nomor 120 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung

Masyarakat Peduli Parung Panjang (MP3) saat membahas penerapan Perbup Bogor Nomor 120 Tahun 2021 yang masih dilanggar, di Perumnas 1, Desa Cibunar, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Senin (03/01/2022) (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)
Masyarakat Peduli Parung Panjang (MP3) saat membahas penerapan Perbup Bogor Nomor 120 Tahun 2021 yang masih dilanggar, di Perumnas 1, Desa Cibunar, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Senin (03/01/2022) (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)

BOGOR (KM) – Masyarakat Peduli Parung Panjang (MP3) menyambut baik terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 120 Tahun 2021 yang mulai berlaku pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022.

Adapun isi Perbup yang sangat menonjol dan menjadi perhatian MP3, salah satunya adalah yang tercantum di Pasal 3 ayat 1 dengan bunyi “Waktu operasional kendaraaan angkutan barang khusus tambang pada pukul 20:00 WIB sampai dengan pukul 05:00 WIB”.

Namun, dari pantauan wartawan kupasmerdeka.com, pelaksanaan Perbup Nomor 120 Tahun 2021 tersebut belum efektif dan tetap dilanggar ketentuannya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua MP3, Candra Aji, menyatakan mendukung terbitnya Perbup Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tersebut.

“Saya menyambut baik keluarnya Perbup Bogor Nomor 120 tahun 2021 ini, karena keluarnya Perbup ini sangat diharapkan oleh masyarakat Parungpanjang,” jelas Candra kepada kupasmerdeka.com, Senin malam 3/1.

Candra menambahkan, terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaannya, pihaknya akan mengajukan Judicial Review (Uji Materi) Ke Mahkamah Agung (MA) mengenai keluarnya Perbup Nomor 120 tahun 2021 tersebut.

“Saya akan mengajukan Judicial Review (Uji Materi) Ke Mahkamah Agung atas keluarnya Perbup Nomor 120 tahun 2021, karena jam operasional ini tetap dilanggar,” tambah Candra.

Advertisement

Hal senada diungkapkan Ketua AGJT (Aliansi Gerakan Jalur Tambang), Junaedi Adhi Putra. Menurutnya, Perbup Nomor 120 tahun 2021 tersebut tidak memihak kepada masyarakat karena tidak menyelesaikan masalah di lapangan.

“Perbup Kabupaten Bogor nomor 120 tahun 2021 ini tidak berpihak kepada masyarakat, pasalnya penerapan tidak dilaksanakan di lapangan dan tidak menjawab masalah yang ada seperti kerusakan infrastruktur, kecelakan, dan kemacetan,” tegas Junaedi.

Junaedi mengaku akan mendorong untuk digugat ke Mahkamah Agung (MA) mengenai pembatasan jam operasional, karena tidak tepat dan harus dikaji ulang.

“Pembatasan jam operasional pukul 20:00 – 05:00 WIB, tidak tepat diterapkan di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin dan Gunung Sindur, harus dikaji kembali menjadi pukul 21:00-05:00 di mulut tambang,” tutur Junaedi.

Sementara itu, hal berbeda justru diungkapkan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Parung Panjang, TB Yusup Soleh. Menurutnya, bisnis tambang di Gunung Sudamanik, Kecamatan Cigudeg, 75 persennya menggunakan hal-hal bernuansa mistis yang kerap meminta tumbal setiap tahunnya.

Reporter: HSMY, BENO

Editor: Soedrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: