DPP AJWI Lantik Pengurus DPC Kabupaten Bogor

Pelantikan Ketua DPC AJWI Kabupaten Bogor Periode 2021- 2024

BOGOR (KM) – Ketua Umum DPP Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) Neneng A Tuty melantik secara simbolis Nimbrod Rungga sebagai Ketua terpilih Dewan Pimpinan Cabang ( DPC AJWI )  Kabupaten Bogor Periode 2021- 2024.

Pelantikan tersebut dilakukan di Gedung BKD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rabu (22/12).

Neneng A Tuty yang didampingi Sekretaris Jenderal Popi Rahim, menyerahkan bendera pataka kepada Ketua DPC AJWI, Kabupaten Bogor terpilih, Nimbrod Runggasebagai simbol amanah untuk menjalankan roda organisasi sesuai visi dan misi AJWI.

Ketua DPP Neneng A Tuty menyampaikan ucapan selamat kepada ketua DPC terpilih untuk menjalankan tugas selanjutnya. Menurutnya, Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) berbeda dengan yang lain, Aliansi Jurnalis ini dalam pemberitaan pertama dalam setiap kejadian.

“Selain itu, AJWI bersinergi dan membantu program Pemerintah dalam hal ekonomi, sosial budaya dan religi. Salah satu program Kementerian Perikanan adalah ikan endemik atau ikan tawar,” katanya.

AJWI juga mengusung program rumah subsidi bagi anggota dan pengurus AJWI agar bisa memiliki rumah subsidi. “Melalui PT Dharma Pertiwi Nusantara Berkarya memudahkan bagi anggota dan pengurus AJWI dalam proses pengajuan kepemilikan rumah subsidi. Mulai dari uang muka sampai kepada cicilan akan disesuaikan dengan kemampuan anggota AJWI untuk tetap bisa memiliki rumah,” lanjutnya.

Advertisement

Ketua DPC AJWI terpilih, Nimbrod Runggamenyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum, Sekjen, Pembina yang telah mempercayainya untuk melanjutkan tugas-tugas sebagai Ketua DPC AJWI Kabupaten Bogor.

“Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh SKPD dan para undangan yang hadir,” lanjutnya.

Menurutnya, dalam menjalankan organisasi AJWI, jurnalis harus menjunjung nilai nilai keadilan dan profesionalitas. “AJWI siap menjalankan perannya sebagai organisasi tanpa kompromi, siap mengawal kebijakan pemerintah, menyuarakan kebenaran dan keadilan. Katakan enar jika benar, dan katakan salah jika salah, proses hukum setiap temuan yang merugikan negara, atau kebijakan yang menyalahi peraturan perundangan-undangan,” tutupnya.

Reporter: Indra F

Editor: MRH

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: