Carut Marut Proyek Jalan Suryakancana Rp30 Miliar, Komisi III DPRD Kota Bogor: Tidak Ada Manfaat Bagi Masyarakat

KOTA BOGOR (KM) – Sudah sejak awal perencanaan penggunaan anggaran dana yang berasal dari bantuan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp30 miliar, untuk pekerjaan peningkatan jalan di kawasan Suryakancana oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah mendapat penolakan bahkan kecaman dari berbagai kalangan.

Namun hal itu tidak direspon dan di evaluasi secara baik oleh Pemkot Bogor, hingga pada akhirnya proyek yang menggunakan dana untuk pemulihan ekonomi rakyat tersebut berjalan. Dan terbukti saat ini carut marutnya langsung dirasakan masyarakat sekitar pada khususnya sekarang ini.

Bahkan Komisi III DPRD Kota Bogor menyatakan dana yang digelontorkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat tersebut tidak berfaidah sama sekali untuk pemulihan ekonomi.

“Anggaran pinjaman PEN sebesar Rp30 Miliar untuk proyek di Suryakancana ini sangat tidak ada dampak besar ekonominya bagi masyarakat,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin saat sidak pekerjaan Suryakancana bersama jajaran Komisi III, Selasa (14/12).

“Ini hanya jadi penataan, dan nilai estetika saja, tapi tidak ada manfaat ekonominya bagi masyarakat,” tambah Zaenul.

Jadi, lanjut Zaenul, uang Rp30 Miliar lebih tersebut tidak akan banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Politisi PPP tersebut.

Diketahui bahkan jauh sebelum dimulai pekerjaan peningkatan Jalan Suryakancana, DPRD Kota Bogor keberatan atas penggunaan anggaran tersebut oleh Pemkot Bogor.”

“Sedangkan untuk rencana pembangunan Jembatan Sempur dan Revitalisasi Suryakancana, kami keberatan, karena keduanya tidak mendesak dan justru akan membuat pinjaman melebihi Rp30 miliar, yang mengakibatkan beban berat pada APBD di tahun-tahun berikutnya,” ungkap Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, beberapa waktu lalu.

Perihal pembangunan Jalan Suryakancana yang menelan anggaran PEN mencapai Rp30 Miliar, politisi PKS tersebut mengaku bahwa pihaknya tidak ada sikap resmi.“

“Karena memang tidak ada permintaan persetujuan dari DPRD. Tapi, sepanjang yang saya ketahui, hampir semua anggota yang hadir dan berbicara, muaranya sama dengan apa yang saya sampaikan di atas [keberatan].”

“Walaupun tetap mengajukan, khusus untuk layanan kesehatan, infrastruktur penting, dan pemulihan ekonomi. Dari keempat yang disampaikan, DPRD keberatan dengan pinjaman untuk pembangunan Jembatan Sempur dan Revitalisasi Surken,” jelas Atang.

Reporter: Rajiv/ ddy