Masalah Renovasi Kantor Desa Gunung Picung, Aktivis Desak Bupati Bogor Turun Tangan

BOGOR (KM) – Menyikapi adanya indikasi dan temuan dalam proses renovasi Kantor Desa Gunung Picung di Kecamatan Pamijahan, aktivis Ali Taufan Vinaya menyatakan sangat menyayangkan hal itu.

Dalam wawancara dengan Kupasmerdeka.com via sambungan selular, Aktivis ’98 yang akrab disapa ATV itu mengatakan bahwa ada beberapa hal yang terkait kasus tersebut.

Tahun 2019, melalui Perbup Nomor 6 Tahun 2019, pengelolaan Bonus Produksi yang diterima Pemerintahan Desa itu hanya 40% dan sisanya dikelola oleh Pemda Kabupaten Bogor.

“Melalui Balad Pamijahan, kita melakukan protes kepada Pemda Bogor, bahkan kita melakukan audiensi baik dengan DPMD maupun Dewan saat itu, dan Alhamdulillah, dengan lahirnya Perbup Nomor 46 Tahun 2021, pengelolaan Dana Bonus Produksi itu naik menjadi 70% untuk desa dan sisanya dikelola Pemda,” ujar ATV Minggu 14/11.

“Jadi jelas bahwa perjuangan yang dilakukan oleh kawan kawan yang tergabung dalam Balad Pamijahan saat itu untuk kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Pamijahan,” lanjutnya.

Menurut ATV, proyek renovasi gedung milik Pemerintah Desa Gunung Picung, memang nilainya sangat fantastis dan kegiatan renovasi tersebut bersumber dari dana Bonus Produksi (BP).

“Untuk Bonus Produksi tahun 2020, semua anggaran BP dialihkan ke kegiatan tersebut, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 447.937.528,- tapi renovasi tersebut belum selesai. Padahal ini renovasi loh, bukan membangun dari nol,” ungkap ATV.

Sementara itu, informasi lain yang diperoleh KM dari hasil Musyawarah Desa yang dilakukan beberapa waktu lalu di Aula Kantor Desa Gunung Picung, untuk anggaran BP tahun 2021 dari nilai Rp.345.808.569,- dianggarkan kembali untuk renovasi gedung tersebut sebesar Rp.235.808.569,- sehingga total keseluruhan anggaran untuk renovasi gedung Kantor Desa Gunung Picung hampir mencapai Rp.700 Juta.

Menyikapi hal Itu, ATV meminta kepada Bupati dalam hal ini Inspektorat untuk turun langsung ke lapangan dan bukan hanya sebatas turun dan diselesaikan di salah satu rumah makan.

Selain itu, ATV juga meminta Kepada para Penegak Hukum baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan untuk turun ke lapangan termasuk meminta kepada pihak Star Energy untuk ikut serta melakukan Audit.

“Star Energy harus punya tanggung jawab moral, bukan hanya sekedar menerima laporan saja. Kalau memang perlu, lakukan audit oleh tim dari Star Energy,” pungkasnya.

Reporter : Heri
Editor : Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: