KUPAS KOLOM: Kasus PDJT Rp5,5 M Masuk Tahapan Penyidikan, Sudah Ada Penetapan Calon Tersangka

Ilustrasi

Oleh: Irianto, Ketua DPP BARISAN MONITORING HUKUM (BMH)

Cerita awal mula Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) tidak sehat dan dimainkan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dengan mengajukan dana untuk PDJT ke DPRD Kota Bogor selalu ditolak, alasan Dewan cukup kuat mengingat PDJT dimulai Hari Harsono sebagai Direktur Utama (Dirut) sampai Krisna, selalu ‘rugi’ tidak ada perubahan, artinya selalu tidak sehat, karena PDJT merupakan BUMD yang seharusnya sharing Profit (bagi keuntungan), harus menguntungkan, bahkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD pada akhirnya memberikan saran agar PDJT dijadikan Badan Usaha Layanan Daerah (BULD) di bawah Dinas Perhubungan (Dishub), supaya tidak ada persoalan dikemudian hari, artinya kalau PDJT merupakan BULD uang habis tidak jadi masalah, kalau untuk pelayanan publik.

Akan tetapi persoalan di sini lain, Wali Kota Bogor Bima Arya keukeuh pada pendiriannya, supaya Dana PDJT tetap keluar, pada akhirnya usaha terakhir merekrut/menggandeng saudara Pangurah dari JAKPRO BUMD DKI salah satu yang mengurus TransJakarta, untuk pendalaman Penyehatan PDJT, kembali Wali Kota ke DPRD mengusulkan dana Rp.5,5 miliar untuk penyehatan PDJT dipimpin sebagai Ketua tim saudara Pangurah, Dewan (DPRD) tetap menolak dengan dasar Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), alasan Dewan bahwa PDJT merupakan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) mekanismenya harus melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) titik sebesar BOLA SALJU, dan harus melalui PANSUS, PEMKOT keukeuh supaya mendapatkan Dana, dan akhirnya bersepakat Pemkot dan Dewan menunggu Advis Gubernur tentang APBDP, maka pada bulan September 2015 keluarlah Expos Gubernur pada waktu Gubernur Ahmad Heriwan (Aher) keluarlah APBDP Rp.5,5 milyar, Gubernur memberikan persyaratan dengan dana Rp5,5 miliar itu jangan dipakai sebelum melakukan due diligence (uji tuntas), untuk mengetahui alur keuangan dari mulai 2015 s/d 2007, karena catatan dari zaman Dirut Hari Harsono sampai Krisna tidak pernah untung, rugi terus!

Akan tetapi pada akhirnya Krisna sebagai Dirut PDJT mengundurkan diri. Pemkot Bogor yang dikepalai oleh Wali Kota Bima Arya melalui PDJT tidak melakukan due diligence, ada rasa ragu dan takut (kalau itu dilakukan bakal terbongkar semuanya), pada akhirnya digunakan Dana APBDP Rp.5,5 miliar itu dengan menyalahi semangat tujuan awal tentang Penyehatan PDJT, akan tetapi pada waktu itu PDJT di jabat Rahmawati sebagai PLT merangkap Kadis Dishub Kota Bogor dan Badan Pengawas PDJT, melakukan Praklaring IIegaI, maka APH KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR, meskipun dipimpin seorang Kartini dengan gigih melakukan Pemeriksaan terhadap orang – orang yang berhubungan dengan kaitan PDJT seperti (yang sudah diperiksa) :

  1. Saudara Aim kapasitas sebagai kepala Inspektur Inspektorat pada waktu itu.
  2. Saudari Mahda sebagai Inspektur Pembatu (Irban) Inspektorat, saudara ilra sebagai penanggung jawab Inspektur.
  3. Saudara Triyanto Kabag Tapem saudara Hanafi sebagai Kepala BPKAD
  4. Saudara Suharto Kadis DLLAJ, sebelum Kadis Almarhum Ahsyin dan Rahmawati.
  5. Saudari Rahmawati sebagai PLT Dirut PDJT, Kadis DLLAJ, Badan Pengawas PDJTterkait JHT (Jaminan Hari
    Tua) diajukan sebelum waktunya, tertulis tanggal 31 Desember, padahal karyawan masih dalam bekerja (IIegaIpraklaring). Meskipun Rahmawati di Filipina akan tetapi tandan tangan dan stempel atas nama Rahmawati, jangan dijadikan alasan, modus ini seperti pencairan Dana Angkahong Wali Kota di Mekah, padahal ada by phone, WA, ke Usmar Hariman, seolah-olah tidak ada keterlibatan, lagu lama Pencairan Dana JHT melalui BPJS Ketenagakerjaan, ada apa orang masih bekerja 1 satu tahun sudah dibayarkan duluan, hal tersebut mutlak Kejahatan dalam jabatan, masuk dalam tatanan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang Undang no 20 tahun 2001, pengganti Undang Undang no 31tahun 1999. Belum lagi aset mobil Vios baru dikemanakan? Sedang mobil tersebut peruntukan Dirut, dan aset yang lainnya.

Saudara Krisna terkait penggunaan anggaran Rp5,5 miliar yang menyalahi aturan tidak melakukan due diligence, dana digunakan membayar konsultan, padahal tidak ada dalam perencanaan (penggunaan fiktif), dana dipakai untuk melantik Kabag dan Kasubbag.

Saudar Pupung sebagai Penyerah LHP (Laporan Hasil Pertanggungjawaban) PDJT, selaku Kepala Inspektur Inspektorat, ada keteledoran peran, Pupung dalam penyerahan LHP, goalnya atau sasarannya Krisna, yang akan dikorbankan, dikasus PDJT (padahal KRISNA ORANG WALIKOTA) dihajar juga, disini Pupung lupa atau tidak tahu adanya peran Rahmawati PLT melakukan dalam hak DISKRESI bertabrakan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan IIegaI Praklaring dan kasus 10 Bus dari KEMENHUB dan Kasus PDJT merupakan pengganti, KASUS SEKOLAH IBU, hebat usaha PENYELAMATAN KASUS SEKOLAH IBU sampai demikian cerita dan kejadiannya, ngeri ngeri sedap, lebih memilih istri sendiri menjadi korban dari pada istri sang Penguasa.

Menjadi Pertanyaan Besar

Dalam pemeriksaan Pupung, ada yang aneh dan ganjil, seharusnya Kepala Inspektur Clint and Clear, dalam Kasus PDJT, akan tetapi diperiksa pula, karena adanya kaitan erat, paket dengan Pilwakot tahun 2018 antara Pupung dengan Rahmawati, kaitannya mengenai Kasus PDJT dan SI, bola panasnya dari Rahmawati, dipersoalan PDJT, Pupung pada Kasus Sekolah Ibu (SI) pada Sekolah Ibu Indikasi kaitannya itu……!!

Advertisement

Atas pemeriksaan kasus PDJT, dan tidak mungkin pemeriksaan Rahmawati, luput terkait permasalahan fatal penyerahan 10 unit mobil bus dari Kemenhub yang diserahkan ke PDJT oleh Rahmawati, yang menabrak aturan, disamping sudah tidak mengindahkan dari fungsi dan peran DPRD yang terhormat, seharusnya aturan mekanisme yang harus di tempuh melalaui tahapan Penyertaaan Modal Pemerintah, aset 10 bus tersebut harusnya diserahkan dulu ke DPRD, tahapan kemudian mobil tersebut dihibahkan ke PDJT, sebagai catatan masuk kedalam neraca Pembukuan Perda no 5 tahun 2007 sebagai Penyertaan Modal Pemerintah, hal tersebut tidak dilakukan oleh Rahmawati dan merupakan pelanggaran Undang Undang 20 tahun 2001, pengganti Undang – Undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (melakukan kejahatan dalam jabatan).

Sumbang saran kepada para pejabat yang ada di Pemkot Bogor, pejabat sekarang boleh eforia dalam jabatan, tapi ingat kalau ada kebijakan sesat dari Wali Kota jangan diikuti, pilih menerima kebijakan sesat penjara menanti, anak, istri, bapa, ibu, mertua, saudara, menanggung rasa malu dan menderita lahir maupun batin, moriI, maupun materil, uang yang ada keambil Iagi, bahkan akan keluar uang berlipat lipat ganda, lebih apesnya masuk penjara, contoh ada cerita Kadis sampai jual mobil karena kasusnya, dalam hal ini sudah bukan rahasia umum lagi.

Kalau menolak kebijakan sesat!, toh Wali Kota tidak bisa memberhentikan, paling bisa memutasi, bahkan kalau memiliki kemampuan bakal jadi pejabat diluar sana. BIla pindah contoh seperti :

  1. Aan mantan Sekdis Bapenda,sekarang di Kementrian.
  2. Suharto mantan KadisDLLAJ, di Kementrian Perhubungan.
  3. Nove/Hasby mantan Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorak, yang memliki kemampuan dalam bekerja, tidak di pakai di Pemkot Bogor, malah sekarang menjadi Pejabat teras di KPU pusat.

Dan dapat disimpulkan peran Bakarjakat mandul, link system rapuh maka yang
menduduki jabatan strategis itu catatannya antara lain, yang nurut, patuh atas selera Wali Kota dan setorannya banyak maka dia kuat menduduki jabatan startegis, contoh Kadis PUPR sudah 7 tahun belum tergantikan, bahkan Wali Kota tidak berani menggantikan. Di gadang – gadang Rahmat Hidayat dari Kominfo pengganti Chusnul Rozaki, dan memang Wali Kota tidak berani menggantikan Chusnul Rozaki Kadis PUPR.

Belum lama dari Kasi, berselang satu bulan Kabid, sampai Kadis PUPR dipanggil Polda Jawa Barat, pastinya ada kaitan sdengan kegiatan proyek, ada nya aduan masyarakat (Dumas) kaitan tender.

Kalau memang APH mau menggali korupsi selain proyek – proyek besar, di pemeliharaan jalan itu merupakan adanya celah Korupsi, membukanya gampang dengan cara, berapa Anggaran Pemeliharaan Jalan, di DPA
berapa PKWT yang ada, berapa honornya
spek apa yang digunakan.
On the spot dikegiatan di Kecamatan dapat dipastikan tidak akan Balance, apa itu bukan Korupsi, Besar Sekali Korupsi di Pemeliharaan Jalan, tinggal serius, apa tidaknya peran APH yang memiliki kapasitas dalam penegakan hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan. Dalam awal kegiatan proyek bisa dilihat sisi
Korupsi nya antara lain:

Progres Perencanaan
Progres Pelaksanaan
Progres Pengawasan

Dapat dipastikan tidak balance dengan
kerangka acuan kerja (KAK), karena
kebiasaan KAK dibuat oleh pihak ke 3 sebagai pemenang sudah yang terkondisi, seharusnya mengacu tentang Pedoman Pelaksaan Barang dan Jasa diatur dalam Perpres no. 12 tahun 2021 adanya fakta integritas. Dalam hal ini baik penyedia jasa maupun penerima jasa mematuhi aturan yang sudah dibuat dalam Perpres NO.12 tahun 2021.

Kami lelah dengan kinerja APH, kami akan melaporkan kasus ini ke KPK.
Belum lagi dibeberapa kasus hangat seperti :

  1. Di BPBD kegiatan BTT dan Reguler Rp.90 miliar, yang terserap Rp.75 miliar.
  2. Dana Hibah Disparbud Rp. 75 miliar.
  3. Rumah Sakit Penanggulangan Covid – 19 Gedung Dispora Kota Bogor
    Aset RSUD yang di agunkan di Bank Jabar, permainan MOU antara para pihak, pembagian success fee.
  4. Keluar Ijin Amdalalin dari DLLAJ di apartemen sempur sebagian ditanah alas hak Pemkot (kok bisa keluar Amdalalalinnya), adanya unsur gratifikasi.
  5. Dugaan Korupsi di DLH Kota Bogor dengan permainan UPTD Galuga dan di Kebersihan tentang BBM dan PKWT.
  6. Terbitnya IMB yang menyalahi aturan.
  7. Beberapa aset dimainkan berujung korupsi.

Pertanyaan besar peran APH Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam hal ini?

Kam warga Bogor miris, muak, enek dengan selera Wali Kota dalam membuat kebijakan yang menyesatkan, mengakibatkan ASN Kota Bogor banyak yang masuk penjara, dan peran Sekda amat sangat kuat dalam TPAD, karena
sebagai advisor dalam Jabatan, karir tertinggi, tapi hebat Wali Kota selalu lolos dari jeratan hukum, apakah ada kebal hukum di republik ini sehingga kasus Sekolah Ibu (Inisiator), Lahan Angkahong (Jambu Dua) pembuat kebijakan lolos dari jeratan hukum?

Jangan dulu merasa aman, kami akan buka lagi di PTUN/Class Action. Tunggu saatnya.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: