Dinilai Hanya Gugurkan Kewajiban, DPC Foreder Kabupaten Bogor Desak PD Pasar Citeureup Jangan Ingkar Janji

BOGOR (KM) – Pasca dilakukannya audiensi yang dilakukan oleh Forum Relawan Demokrasi (Foreder) DPC Kabupaten Bogor pada Selasa 12 Oktober 2021 lalu, Ketua DPC Foreder Kabupaten Bogor Saferinus Wadhi angkat bicara terkait masalah Pasar Citereup.

Saferinus mengatakan, dari laporan yang diterimanya, tidak ada hasil apapun dalam pertemuan yang terjadi antara pihak BUMDes dengan Kepala Unit Pasar Citereup. Hal tersebut menurut Saferinus merupakan kontradiksi dengan pernyataan Nuradi selaku Kepala Badan Pengawas Perumda Tohaga yang juga menjabat Sebagai Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

“Saat audiensi di depan kami, jelas-jelas Bapak Nuradi memerintahkan kepada BUMDes Desa Citeureup dan Kepala Pasar untuk melakukan komunikasi dengan pihak pasar. Namun pertemuan dan komunikasi itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, karena tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh BUMDes Desa Citeureup,” ujar Saferinus.

“Kami sangat kecewa, dan saya perintahkan kepada seluruh pengurus DPC Foreder Kabupaten Bogor untuk segera turun dan melakukan konsolidasi, serta mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah advokasi terhadap masyarakat Desa Citereup. Dan dalam waktu dekat ini, kami akan melayangkan surat audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor,” lanjutnya.

Advertisement

Selain itu, salah satu anggota Paguyuban RT dan RW yang juga ikut melakukan audiensi turut menyatakan kekecewaannya.

“Kami sangat kecewa karena sampai hari ini pihak PD Pasar tidak memiliki itikad baik kepada masyarakat desa yang terkena dampak. Setiap hujan deras, saluran pembuangan air itu masuk ke lingkungan warga dan menimbulkan bau yang sangat busuk,” ungkapnya.

“Belum lagi sampah-sampah yang terbawa air hujan yang masuk ke lingkungan kami. Kami hanya menagih janji dari apa yang sudah disampaikan pada saat pertemuan kemarin,” tegas warga tersebut.

Sementara itu, salah satu pengurus BUMDes Desa Citereup mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan pada Kamis siang di Kantor Pasar Citereup tak lebih hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja.

“Padahal Perumda itu milik masyarakat Kabupaten Bogor, yang notabene modalnya diberikan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Heri

Editor: Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: