Rehabilitasi SDN Mangunjaya 4 Tidak Dilengkapi Papan Proyek, Aktivis Minta Kontraktor Nakal Ditindak Tegas

Rehabilitasi total SDN Mangunjaya 04, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan

BEKASI (KM) – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Salah satunya pembangunan rehabilitasi total SDN Mangunjaya 04, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan yang dipertanyakan aktivis.

Pasalnya saat kupasmerdeka.com ke lokasi kegiatan tersebut, tidak ditemukan adanya plang papan nama proyek dan direksi keet yang terpasang di lokasi pekerjaan pada Selasa 31/8.

Salah satu pekerja, saat dimintai keterangan mengenai papan nama proyek, ia mengatakan tidak tahu, disinggung soal direksi keet pun tidak paham. “Intinya kita bekerja langsung pulang tidak menginap di lokasi,” ucapnya.

Naryo selaku pelaksana lapangan, waktu dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait papan nama proyek dan direksi keet tidak merespon.

Dalam upaya mencari informasi lebih lanjut, awak media mencoba melakukan konfirmasi via WhatsApp dan telepon kepada pihak pelaksana dan Pengawas Dinas, tidak ditanggapi alias tidak dijawab.

Sementara, Ketua Komunitas Peduli Bekasi (KPB) Yanto Purnomo sangat menyayangkan cara kerja kontraktor yang dianggap tidak profesional. 

Advertisement

“Seharusnya pihak kontraktor sebelum pelaksanaan dimulai, lakukan persiapan terlebih dahulu, contohnya, seperti bangunan sementara dan sederhana dengan ukuran luas (biasanya) 4m x 6m yang terbuat dari kaso berdinding triplek dan beratap seng yang berada dalam sebuah proyek pekerjaan kontruksi,” katanya.

Bicara tidak adanya papan nama proyek yang terpasang di lokasi kegiatan, menurut Yanto, pihak kontraktor sudah melanggar Undang-undang No.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mana Undang-undang KIP adalah salah satu produk hukum di Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.

Yanto mengatakan, seharusnya pihak pengawas dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang lakukan peneguran kepada kontraktor. “Apabila tidak memasang papan proyek, begitu juga dengan bangunan direksi keet, tegur kontraktor agar membangun. Karena anggaran papan nama proyek dan direksi keet sudah dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB),” jelasnya.

Reporter: Mon
Editor: MSO

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: