Spekulan Tanah Masih Bermain di Lahan HGU PT. MPM di Cipanas

Lahan HGU PT. MPM

CIANJUR (KM) – PT. Maskapai Perkebunan Moellia (MPM) sebagai perusahaan yang memegang Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan ±1020 hektare di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur makin giat menata perkebunannya. PT. MPM mengajak masyarakat petani penggarap warga asli Desa Batulawang untuk bermitra mengembangkan perkebunan kopi, tanaman pakis,  hortikultura, tanaman pangan seperti sayur mayur dan buah-buahan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan untuk wilayah Cianjur, Bogor, Jakarta dan sekitarnya.

“Program PT. MPM  lainnya yang sudah berjalan adalah  bekerja sama dengan  Pesantren Al Mubaroq Cianjur dan GP Ansor Cianjur. Ini dalam rangka program deradikalisasi eks napi teroris dan penguatan moderasi beragama di Cianjur,” papar kuasa hukum PT. MPM, Antoni dalam keterangan persnya, Selasa 24/8.

Antoni mengatakan, saat ini PT. MPM juga telah menyerahkan ± 20 persen lahan HGU-nya kepada pemerintah sebagai program reforma agraria (redistribusi) untuk dibagikan kepada masyarakat petani penggarap yang  selama ini bermitra dengan PT. MPM. Proses redistribusi saat ini sedang berlangsung dibawah oleh Tim  Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dikordinasikan oleh Bupati Cianjur.

“Sebelumnya, lahan HGU kami sempat diserobot oleh oknum yang mengaku berasal dari ormas tertentu dengan mengerahkan  ratusan anggota ormas tersebut dari berbagai daerah di Indonesia untuk menduduki ±40 persen  luas  HGU tersebut. Mereka merusak tanaman teh terbaik milik perusahaan seluas ±300 hektar sehingga merugikan perusahaan. Namun saat ini PT MPM telah kembali menguasai dan menata kembali lahan HGU tersebut,” jelasnya.

Sayangnya, saat PT. MPM tengah menata kembali kebunnya, gangguan-gangguan kecil di lapangan yang dilakukan para spekulan tanah kembali terjadi di mana modus operandinya sama, yakni aksi penyerobatan lahan.

Advertisement

Bahkan, salah satu yang melakukannya adalah oknum aparat negara bersenjata yang mencoba menguasai lahan HGU tersebut. Atas kejadian tersebut, PT. MPM secara resmi telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

“Betul kami telah bersurat kepada bapak Presiden untuk meminta perlindungan hukum yang kami juga tembuskan ke instansi terkait,” ujar Antoni.

Menurut Antoni, oknum pejabat negara ini membangun vila peristirahatan pribadi di atas lahan HGU PT. MPM. Untuk mempertahankan vila yang dibangun di atas lahan illegal, oknum pejabat negara ini bahkan mengirimkan anak buahnya berpakaian dinas.

Antoni juga mengatakan oknum pejabat negara ini juga memprovokasi warga asli yang berprofesi sebagai petani penggarap agar program redistribusi lahan HGU yang tengah dilaksanakan PT. MPM yang bermitra dengan warga asli tidak terlaksana.

“Padahal warga asli sebagai petani penggarap tengah menunggu program tersebut karena mereka akan mendapatkan hak nya di atas lahan yang akan diredistribusi,” paparnya.

Untuk itu, Antoni berharap agar instansi terkait yang terlibat dalam program redistribusi lahan HGU melakukan pengawasan di lapangan agar kepentingan masyarakat asli yang bekerja sebagai petani penggarap terlindungi dari oknum-oknum yang sengaja mengambil keuntungan dari program tersebut.

“Apalagi kami dan masyarakat asli tengah mengembangkan program tanaman pangan dan holtikultura. Tolong jangan ganggu kemitraan kami,” pungkasnya.

Reporter:  Rajiv

Editor: MSO

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: