Camat: “RDTR Kota Metropolitan Parungpanjang Sudah Jelas Menguntungkan Masyarakat Kabupaten Bogor”

Camat Parungpanjang Icang Aliudin di Kantor Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, Selasa (24/8/2021). (Dok : Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)

BOGOR (KM) –  Peraturan Bupati Kabupaten Bogor untuk Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Kota Metropolitan Parungpanjang Nomor 44 tahun 2021 sebanyak 1004 lembar sudah terbit pada tanggal 4 Juni 2021.

Camat Parungpanjang Icang Aliudin menegaskan dengan keluarnya Peraturan Bupati tersebut, sudah jelas masyarakat di Kabupaten Bogor bisa mengelola RDTR tersebut

“RDTR itu harus berpihak kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan pribumi, bukan berpihak kepada pihak lain, adanya investor masuk ke wilayah kita adanya perubahan kota, secara otomatis kan sepertinya akan memperlancar pembangunan dari berbagai bidang dan akan memunculkan berbagai tenaga kerja,” katanya.

“RDTR itu sudah pasti untuk kepentingan masyarakat, apakah budaya akan hilang? Tidak. Justru akan memperkaya berbagai budaya, kita bicara budaya, budaya yang mana, budaya itu banyak, yang berbagai keanekaragaman yang nantinya akan berkembang komunitas dan lain-lain tidak akan terhilangkan”, jelasnya Icang pada kupasmerdeka.com di Kantor Kecamatan Parungpanjang, hari Selasa 24/8.

Icang menuturkan, pemuda setempat atau pribumi pasti dilibatkan dalam pembangunan ini, untuk itu maka bersiap-siaplah Kecamatan Parungpanjang akan berubah jadi kota.

“Pemuda pribumi wajib dilibatkan, sekarang pemuda harus berlomba-lomba untuk cerdas, lebih pintar, lebih memahami, berinovasi, jangan licik, bersiap-siap untuk jadi kota, artinya ketika jadi kota ini adanya berbagai kemajuan,” harapnya.

“Jaringan komunikasi seperti hotspot dipacu misalnya untuk telepon. Sekarang kan kayak Gorowong, Dago, Jagabita untuk telepon itu masih susah, kita buat jaringannya, jaringan transportasi kita akan buat trayek di beberapa wilayah yang ke arah Jasinga, BSD, Dago, Rumpin, Jambe, kemudian jaringan drainase yang sekarang bicara yang banjir, jalur tambang dan lain-lain, dan hal ini masuk didalam jaringan transportasi,” jelas Icang.

Icang kembali menjelaskan dengan adanya RDTR Kota Metropolitan Parungpanjang itu akan menyingkirkan orang-orang malas yang tidak mempunyai kemampuan.

“Jadi jangan berpendapat oh nanti jadi kota masyarakat kita akan tersingkir.  Justru masyarakat kita akan lebih paham.  Yang tersingkir itu adalah hanya orang-orang malas dan orang- orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk ikut,” katanya.

“Ini akan berdampak kaitannya pekerjaan dengan banyaknya gedung, bank, stadion mini, kantor kecamatan baru, rumah sakit dan fasilitas lainnya.   Karena kita ada PPKM atau pembatasan sehingga ini bisa berdampak pada anggaran yang ada di kecamatan,” lanjutnya.

Icang memberikan saran kepada pemuda maupun masyarakat Kecamatan Parungpanjang untuk tidak berpikiran negatif adanya RDTR akan membuka peluang-peluang usaha.

“Jadi pemuda harus menyambut gembira akan membuka peluang usaha untuk bekerja, bukan tersingkir, jangan salah dan harus ada perubahan,” sarannya Icang.

RDTR Kota Metropolitan Parungpanjang ini adalah yang pertama disetujui di Kabupaten Bogor selama ini sehingga jadi harus benar-benar sukses.

“Ini yang pertama di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Parungpanjang sehingga dilirik Pemerintah Pusat hingga daerah karena sudah jelas menguntungkan,” tegas Icang.

RDTR Kota Metropolitan Parungpanjang meliputi sembilan desa di Kecamatan Parumgpanjang dan satu desa (Batok) di Kecamatan Tenjo namun terkendala karena covid-19.

“RDTR itu kembali kepada investor atau pengembang Bogor sudah dimulai, sudah menyebar terkait Tata Ruang Perkotaan Parungpanjang, yang terdiri dari 9 desa di Kecamatan Parungpanjang yaitu Cibunar, Cikuda, Gintung Cilejet, Jagabaya, Jagabita, Kabasiran, Lumpang, Parungpanjang dan Pingku dan sebagian Desa Batok di Kecamatan Tenjo, dan memliki luas kawasan perencanaan sebesar 3.787,30 Ha, yang tidak masuk Desa Dago dan Gorowong itu untuk lahan basah lahan pariwisata, pertanian dan kawasan hijau,” jelasnya Icang.

Icang menuturkan tujuan dirinya sebagai Camat Parungpanjang mendorong RDTR Kota Metropolitan Parungpanjang bisa terealisasi untuk menyiapkan salah satunya masalah jalan tambang.

“Tujuan saya artinya mendorong RDTR itu untuk disiapkan masalah jalan tambang, masa adanya perkotaan tidak ada jalan tambang, nanti ada alternatif itu, dan yang terpenting jalan tambang ini tidak masuk ke jalan yang padat penduduk antara jalan tambang dan jalan manusia itu berbeda itu ketika ada RDTR,” terangnya.

“Karena tidak mungkin manusia, mobil-mobil kecil disatukan, karena di posisi lain kenapa harus ada jalur tambang, jalan rusak tonasenya melebihi mobil biasa itu hampir 40 ton, jalan kita paling 20 ton kekuatannya, nah untuk itu Ridwan Kamil juga sudah merencanakan rencana jalan tambang,” lanjut Icang.

Jalan tambang yang akan dibuat sebenarnya sudah dianggarkan, namun terkendala pandemi virus covid-19 dan PPKM, maka diundurlah.

“Karena kalau melintas terlalu jauh anggrannya juga tinggi, kemarin kan sebenarnya sudah di ADD karena ada covid-19 di tahun 2019, anggaran tersisa 11 milyar kalau ga salah kurang mencukupi dan diundur lagi, pastilah ketika RDTR itu untuk kepentingan pasti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah memikirkan,” ucapnya.

Namun Icang membantah saat ditanya mengenai pungli dan pelanggar jam tayang lalu lintas siang hari di perbatasan Kabupeten Bogor-Kabupaten Tangerang karena Kabupaten Bogor belum ada peraturan yang mengatur.

“Sebetulnya Kabupaten Bogor itu belum ada peraturan artinya ketika mereka ada yang nyolong, pungli, pelanggar jam tayang, kembali kepada orang yang memiliki kebijakan di jalan kayak Dishub, polisinya bagian lalu lintas, itu yang harus menertibkan perjalanan lalu lintas,” bantah Icang.

Icang menambahkan, terkait masalah banjirpun harus disiapkan revitalisasinya, jadi jalur darinasenya harus bagus saat menjadi Kota Metropolitan.

“Transportasi dan jalur drainase yang sekarang banjir-banjir , saya sudah kaji loh sepanjang jalan Dago yang nantinya sungai sampe Cikuda karena setelah dari Kabasiran ke sana itu Sungai Cimanceuri ini milik Tangerang sampai sini Cibunar, kalau dari Dagonya dari hilir sampai perbatasan Cikuda Rumpin itu sudah saya pelajari ada usulan revitalisasi, mangkanya jalur drainasenya harus bagus saat jadi kota,” tambahnya.

Ditanya mengenai perusahaan apa saja yang akan bergerak dalam RDTR Kota Metropolitan Parungpanjang, Icang enggan menjawab, karena terhambat pandemi covid-19 dan PPKM darurat.

“Sekarang perusahaan sudah pada melirik, cuma ada covid-19 dan PPKM aja, ya artinya banyak saya sering ditelepon ditanya dimintai Perbup, ketika Pemerintah sudah konsen ke RDTR yaudah, sampai saat ini perusahan itu belum ada yang menghadap dikarenakan Perbup baru keluar bulan Juni kemarin,” katanya.

”RDTR itu kalau Bupati lambat ya akan diambil alih oleh nasional (pemerintah pusat), kan baru dua bulan jalannya keluar Perbup, artinya gara-gara pandemi ini penghambatan untuk perkembangan wilayah, infrastuktur juga sekarang banyak yang digagalkan, beberapa program yang digagalkan Pemerintah karena anggarannya habis tidak ada,” jawabnya Icang.

Icang memberikan pesan untuk masyarakat Parungpanjang, ayo bersama mendukung, membantu dan mengawal pembangunan RDTR Kota Metropolitan Parungpanjang, karena ini adalah potensi kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya RDTR itu ayo didukung, dibantu, dikawal, artinya ini prospek kita atau tujuan pemerintah kan mensejahterakan masyarakat banyak, bahkan nanti akan muncul berbagai macam lapangan kerja atau usaha, berbagai hal akan berjalan karena kita tidak mungkin hidup begini-begini terus dengan jalan berdebu rusak, kita sekarang tertolong oleh perbup tangerang mengenai jam operasional truk.  Kalau RDTR Parungpanjang sukses maka akan merambah ke RDTR Kecamatan Cibinong, Citeureup, Jonggol,” pesan Icang.

Reporter: HSMY

Editor: MSO

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: