Rakornas Pengendalian Inflasi 2021, Presiden Minta Kepala Daerah Dorong UMKM Manfaatkan Platform Digital

Wakil Wali Kota Bukittinggi ikuti Rakernas arahan Presiden Joko Widodo, Rabu (25/8/2021)

BUKITTINGGI (KM) – Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi mengikuti secara daring Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2021 yang diselenggarakan Istana Negara di ruangan Bukittinggi Command Center (BCC) di Balai Kota, Rabu 25/8.

Rakornas yang diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia tersebut mengambil tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan.”

Rakornas dibuka oleh Presiden Joko Widodo bertujuan untuk mendorong para Kepala Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) menyinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah.

Hasil Rakornas tersebut diharapkan dapat diimplementasikan oleh tiap-tiap Kepala Daerah untuk menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi di daerah masing-masing untuk perumusan kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar Kepala Daerah mendorong UMKM, petani dan nelayan untuk memanfaatkan platform digital dalam pemasaran produk, menyikapi lesunya penjualan produk selama pandemi covid-19.

“Kondisi pandemi ini hendaknya menjadi momentum untuk mulai beralih dari cara pemasaran konvensional ke platform digital,” ujar Presiden.

Sementara, Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi dalam keterangannya mengatakan selama periode Januari—Juli 2021, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, inflasi di Kota Bukittinggi cukup terkendali atau <1%.

Advertisement

“Tingkat inflasi tertinggi di Kota Bukittinggi selama periode tersebut terjadi pada bulan Maret 2021, sebesar 0,31%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara umum masih mempengaruhi laju inflasi di Kota Bukittinggi,” ujarnya.

Marfendi menjelaskan pengendalian inflasi di Bukittinggi ke depannya akan memfokuskan pada UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan pangan.

“Hal ini tidak terlepas dari posisi Bukittinggi sebagai sentra perdagangan produk atau barang kebutuhan pokok, utamanya pertanian dan pangan. Wacana digitalisasi pemasaran produk pertanian dan pangan di Bukittinggi sedang kita rumuskan bentuk konkritnya. Bentuknya kurang lebih seperti aplikasi Toko Tani yang dikelola oleh Pemprov Sumbar saat ini,” tutur Marfendi.

Marfendi juga mengatakan, pengendalian inflasi melalui digitalisasi pemasaran akan dapat memangkas pengeluaran atau biaya untuk distribusi yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM dan petani serta memiliki korelasi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Komponen biaya distribusi ini mempengaruhi Indeks Harga Konsumen yang merupakan alat untuk mengukur harga rata- rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK ini-lah yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat inflasi,” tutupnya.

Reporter: Edwarman

Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: