Kades Pelajaran 1 Tanjung Kemuning Ogah Hadir Musdessus, BPD: “Sangat Tidak Mencerminkan Kepemimpinan”

Suasana Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang tidak di hadiri oleh Kepala Desa Pelajaran 1
Suasana Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang tidak di hadiri oleh Kepala Desa Pelajaran 1

KAUR (KM) – Di Desa Pelajaran 1, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Kepala Desa yang seharusnya menjalankan tugas sesuai Undang-undang no 6 tahun 2014, pasal 26 ayat 4, tidak hadir pada acara Musyawarah Desa Khusus membahas masalah internal dan eksternal yang digelar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Hal tersebut di sampaikan Ketua BPD Pelajaran I Leo Apriansyah kepada wartawan KM Rabu 11/8. Menurut Leo, pihaknya sangat menyayangkan ketidakhadiran Kades Pelajaran I saat diundang untuk hadir dalam acara Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) pada Selasa 10 Agustus 2021 kemarin. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh kades dan perangkat desa “sangat tidak mencerminkan kepemimpinan”.

“Memerintahkan perangkat aktif ngantor, namun saat menyelesaikan masalah dalam musyawarah desa khusus malah tidak hadir tanpa keterangan. Berapa kali dihubungi mengatakan tidak berada di tempat. Perangkat ditugaskan menunggu posko covid,” kata Ketua BPD.

Ia menilai, kepala desa seharusnya berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa,
serta menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

“Ini semua ternyata tidak dijalankan dengan baik oleh Kades, terlihat dengan tidak hadirnya kades beserta perangkat desa dalam Musyawarah khusus mengenai masalah internal dan eksternal desa yang merupakan salah satu kewajiban bagi kami selaku BPD untuk melaksanakannya,” ujar Leo.

Advertisement

Sementara itu ketika di mintai tanggapannya, Ketua Umum Ormas PSR-I Rita Maryani mengatakan bahwa atas laporan beberapa masyarakat ke pihaknya, banyak temuan di lapangan terkait kurangnya transparansi anggaran mengenai pembangunan balai desa yang saat ini masih berstatus aset Pemda di Desa Pelajaran I.

“Kemudian adanya laporan masyarakat yang paling membuat kami dari PSR-I sangat prihatin adalah berdasarkan keterangan yang disampaikan salah seorang perangkat desa, kades juga turut memfitnah ormas PSR-I dengan memberikan tuduhan telah mencemarkan nama baiknya melalui sosial media,” ujar Rita.

“Kades Pelajaran 1 tidak terima dengan postingan PSR-I yang membahas mengenai kriteria pemimpin yang baik. Ada apa dengan Kades Pelajaran I? Tersinggung atau tidak mau diingatkan? Kami membuat postingan untuk seluruh kades. Kenapa protes? Jika tidak berkenan kami siap rapat temu pendapat,” tantang tokoh Kaur tersebut.

Sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat, pihaknya mengecam perbuatan kades itu.

“Ini baru permasalahan internal desa yang dilakukan Kades Pelajaran I, belum lagi dugaan pidana lainnya yang dilakukan kepala desa, ya tinggal menunggu hitungan hari untuk kita usut,” tutupnya.

Di lain pihak, hingga berita ini dirilis dan diterbitkan, Kepala Desa dan Pihak Pemerintah Desa Pelajaran 1 belum dapat dikonfirmasi. Klarifikasi dan hak jawabnya kepada media ini tetap diupayakan.

Reporter: Alpi/Biro Kaur
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: