Fraksi Gerindra DPRD Bangka Minta Bupati Hentikan Izin Budidaya Udang Vaname

Ketua Fraksi Gerindra M. Taufik Koriyanto

SUNGAILIAT (KM) – Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka menyurati Bupati Bangka terkait penertiban dan penghentian izin budidaya udang vaname di Kabupaten Bangka, Rabu 30/6.

Selain kepada Bupati Bangka, surat tersebut juga ditujukan kepada Kadis Kelautan & Perikanan serta Kadis Penanaman Modal Perizinan Pelayanan Satu Pintu & UKM Bangka.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra M. Taufik Koriyanto, surat permohonan meminta Pemda Bangka bijak dan bersikap tegas.

“Kami Fraksi Gerindra menyampaikan permohonan agar Pemda Bangka mengambil kebijakan dan bersikap tegas terhadap seluruh investasi yang bergerak dalam budidaya udang vaname baik perseorangan maupun badan hukum,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan ada lima alasan yang disampaikan kepada Bupati Bangka terkait permohonan tersebut.

“Jadi ada lima poin yang ditujukkan kepada Bupati Bangka terkait permohonan agar Pemda Bangka bijak dan tegas terhadap seluruh investasi yang bergerak dalam budidaya udang vaname,” ujarnya. Lima poin tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bahwa kami dari Fraksi Gerindra menyambut baik serta mendukung iklim investasi khususnya di Kabupaten Bangka, tentunya investasi yang memenuhi segala persyaratan dan sesuai regulasi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

2. Bahwa euforia investasi udang vaname di wilayah Kabupaten Bangka saat ini sangat tinggi, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka harus menyambut baik hal tersebut dengan tetap memperhatikan dan mematuhi segala persyaratan baik administrasi maupun tekhnis sesuai regulasi yang berlaku dalam kaitannya pemberian perizinan terhadap investasi udang vaname dimaksud, agar ke depannya antara Pemerintah Daerah, masyarakat Kabupaten Bangka dan para investor saling menguntungkan terhadap keberadaan investasi udang vaname.

3. Bahwa setiap investasi selalu ada dampak positif dan negatif, maka terhadap dampak positif harus terus ditingkatkan dan terhadap dampak negatif semaksimal mungkin di tekan, agar tidak terjadinya gesekan/ konflik antara masyarakat dengan para investor, terutama dampak negatif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di sekitar lingkungan investasi. 

Advertisement

Mengingat saat ini diduga ada beberapa investasi udang vaname yang melakukan pencemaran lingkungan di wilayah Pulau Bangka sebagaimana telah dirilis oleh beberapa media online, apalagi saat ini di wilayah Kabupaten Bangka ditaksir 20 lebih investor udang vaname yang beroperasi baik yang berbadan hukum maupun pribadi.

4. Bahwa dengan maraknya investasi udang vaname saat ini di wilayah Kabupaten Bangka telah banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, baik dari mulai sengketa lahan, perizinan sampai dengan tenaga kerja lokal dan yang sanggat nyata adalah pelangaran Perda No. 1 Tahun 2013 Tentang RTRW terhadap investasi udang vaname tersebut tidak sesuai dengan RTRW, maka atas persoalan-persoalan diatas menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengatasi dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di atas, maka kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka meminta kepada Saudara Bupati Bangka untuk segera melakukan penertiban dan penghentian pemberian perizinan terhadap seluruh investasi udang vaname di Wilayah Kabupaten Bangka tanpa terkecuali, karena selama ini berdasarkan fakta-fakta dilapangan keberadaan investasi udang vaname di wilayah Kabupaten Bangka banyak menimbulkan perosalan sebagaimana telah kami kemukakan pada point 4 diatas dan belum memberikan dampak positif baik kepada masyarakat sekitar maupun terhadap pendapatan.

Reporter: Red

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: