Sudah Lebih 1 Tahun, Aduan Masyarakat ke KPK Soal Perilaku Dirjen AHU Kemenkumham Belum Juga Ada Kejelasan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (stock)
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (stock)

JAKARTA (KM) – Aduan masyarakat atas dugaan terjadinya “Permainan” di tubuh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen AHU Kemenkumham RI) masih belum menemui titik terang.

Hal tersebut berdasarkan aduan yang telah dilayangkan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 Juni 2020 yang menginformasikan perilaku Dirjen AHU Kemenkumham RI dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 6 UU No.19 tahun 2019.

Adapun isi aduan masyarakat tersebut di antaranya ditemukan kejanggalan dalam praktek buka tutup akses perseroan terbatas dan yayasan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terhadap perusahaan yang berstatus sedang berperkara di pengadilan, yang diduga sengaja dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar.

Temuan lainnya adalah terkait dugaan pendomplengan penggunaan anggaran dinas untuk keperluan pribadi oleh Dirjen AHU yang berpotensi merugikan negara berdasarkan bukti bon belanja perjalanan dinas hingga pembelian karangan bunga yang dilaporkan.

Advertisement

Menanggapi aduan masyarakat tersebut, KPK secara resmi telah mengalihkan penanganannya kepada Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI pada bulan Juli 2020 melalui surat resminya bernomor R/1389/PM.00.00/40-43/07/2020 tertanggal 24 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Herry Muryanto mengatasnamakan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Hingga kini, aduan masyarakat yang sudah lebih dari 1 tahun tersebut masih belum ada kejelasan tindak lanjutnya. Saat tim media menyambangi KPK pada Senin 21/6 untuk mengkonfirmasi sudah sejauh mana pengawasan atas pelimpahan aduan masyarakat tersebut, belum ada tanggapan apapun dari pihak KPK karena alasan sedang WFH (Work From Home) termasuk Jubir KPK Ali Fikri yang beberapa kali dihubungi tim media via WhatsApp hingga Kamis sore 24/6.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Irjen Kemenkumham), Razilu, saat dikonfirmasi beberapa pertanyaan via WhatsApp pada Kamis sore 24/6 hanya membaca dan belum memberikan tanggapannya.

Reporter: Sudrajat/Tim
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: