Perkuat Pengendalian Penyebaran Covid-19, Pemkot Bogor Berlakukan 100% WFH Bagi ASN di Lingkungan Pemkot

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta (stock)
Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta (stock)

KOTA BOGOR (KM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengeluarkan kebijakan baru pengendalian penyebaran covid-19 varian baru pada sektor perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya menerbitkan Instruksi Walikota Nomor 440/3286-Huk.HAM tentang Penguatan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Melalui Protokol Pembatasan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor di Balai Kota Bogor kemarin 28/6.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta menyampaikan, Wali Kota Bogor telah mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengembalikan pemberlakuan PSBB pada sektor perkantoran dan dimulai di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan kedaruratan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor akibat lonjakan penyebaran transmisi lokal terpapar covid-19.

“Penguatan protokol pengendalian di perkantoran yang diberlakukan selama 7 hari, sejak 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2021 adalah sebagai respon evaluasi pemberlakuan PPKM skala mikro yang dirasakan perlu implementasi yang lebih tegas melalui sektor ASN, dan hal tersebut dituangkan dalam Instruksi Wali Kota Bogor,” jelas Alma kepada awak media.

“Ada 4 poin penting dalam Instruksi Wali Kota Bogor tersebut yaitu, pertama melaksanakan Work From Home

Advertisement
(WFH) sebanyak 100% bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kedua, perangkat daerah dan BUMD yang melayani masyarakat diberi kewenangan untuk tetap melaksanakan kegiatan perkantoran dengan sistem Flexible Working Space (FWS), dan menempatkan petugas piket di perkantoran.”

“Ketiga, perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan program prioritas pemerintah tetap mengatur kegiatan dengan Protokol Kesehatan secara ketat, melaksanakan pengawasan terhadap ASN yang melaksanakan WFH di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Bogor, dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.”

“Keempat, perangkat daerah dan BUMD sebagai atasan langsung berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan ASN dan melaporkan data ASN yang terpapar covid-19 melalui Satgas Covid-19 Kota Bogor.”

Jadi, lanjut Alma, protokol pengendalian penyebaran covid-19 yang telah dimulai melalui pembatasan kegiatan di sektor perkantoran, sedangkan untuk sektor lainnya masih dikaji oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor, dengan meminta arahan pemerintah pusat agar mengeluarkan kebijakan yang lebih makro,” tutup Alma.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: