KPK Diminta Tindaklanjuti Langsung Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dirjen AHU Kemenkumham

Koordinator investigasi CBA, Jajang Nurjaman (dok. KM)
Koordinator investigasi CBA, Jajang Nurjaman (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Pemberitaan atas dugaan kasus yang menyeret Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasai Manusia RI, Cahyo Rahadian Muzhar mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik yang juga Koordinator di Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman.

“Dalam kasus ini Cahyo Rahadian Muzhar selaku oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum diduga kuat melakukan penyalahgunaan wewenang berupa praktek buka tutup akses perseroan terbatas dan yayasan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terhadap perusahaan yang berstatus sedang berperkara di pengadilan. Hal ini jika terbukti, melanggar Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014),” ujar Jajang dalam pernyataan tertulisnya kepada KM, Minggu 27/6 malam.

“Selain itu ditemukan juga dugaan pendomplengan penggunaan anggaran dinas untuk keperluan pribadi oleh Dirjen AHU yang berpotensi merugikan negara. Hal ini jika terbukti, melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan perubahannya tentang tipikor, yang menjelaskan ‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup/atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar’,” ungkapnya.

Advertisement

“Lembaga CBA menilai karena kasus ini dilimpahkan ke pihak Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI persoalan ini hanya diselesaikan secara administrasi, hal ini patut disesalkan. Diharapkan dalam penanganan kasus ini pihak KPK tetap menindaklanjuti, patut diduga kasus penyalahgunaan wewenang dan anggaran pada Dirjen AHU sudah berjalan lama, jika dibiarkan bisa merugikan keuangan negara,” tandasnya.

Reporter: Sudrajat/tim
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: