Kemenkes Klaim Pandemi Hambat Kerja Tim Penyelidik Aset yang Tunggak Pajak Miliaran di Kota Bogor

JAKARTA (KM) – Pantang menyerah, puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR) kembali menggelar unjuk rasa untuk kedua kalinya, mendesak agar diusut tuntas mafia pajak dan mafia aset yang ada di Kota Bogor.

Aksi kali ini dilakukan secara estafet dari Istana Kepresidenan, Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Selasa 29/6.

“Kali ini kami (GEMPPAR) menagih janji pihak Kemenkes RI yang pada aksi pertama kami, berjanji akan segera turun ke Kota Bogor dan membentuk tim untuk menindaklanjuti permasalahan aset dan pajak miliknya (Kemenkes) di Kota Bogor,” ungkap Koordinator GEMPPAR Fatholah Fawait kepada awak media di Gedung Kemenkes RI.

“Namun faktanya, sampai saat ini tidak ada respon apapun dan tindak lanjutnya atas janji Kemenkes RI tesebut,” tambah Ketua DPD MAPANCAS yang akrab disapa Sihol tersebut.

Sebelumnya, pada aksi unjuk rasa pada Senin 7/6, perwakilan Kemenkes berjanji akan segera bertindak atas tuntutan GEMPPAR tersebut.

“Ya sekarang Kemenkes RI sudah membuat tim untuk menggali masalah aset dan pajak milik Kemenkes di Kota Bogor,” ungkapnya saat menerima pengunjuk rasa.

“Di minggu depan ini tim akan segera turun ke Kota Bogor,” tegasnya singkat.

Permasalahan tunggakan pajak Bogor Golf Center (BGC) yang mencapai Rp10 miliar dan dugaan penyerobotan tanah aset negara menjadi milik pribadi seluas 23 hektar lebih, yang berlokasi di Jalan Semeru Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor terus menjadi sorotan publik. Gerakan mahasiswa dan pemuda juga telah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi unjuk rasa kedua kali ini sempat memanas karena tidak mendapat respon Kementerian. Pada akhirnya, 5 perwakilan GEMPPAR diterima untuk audensi oleh pihak Kemenkes RI.

Pantauan awak media, perwakilan demonstran diterima oleh Biro Hukum Kemenkes RI, Humas Kemenkes RI dan jajaran lainnya. Sempat berjalan alot dan bersitegang dalam audensi, akhirnya pihak Kementerian Kesehatan RI sekali lagi berjanji akan terus menindak lanjuti apa yang dilaporkan atau diinfokan GEMPPAR.

“Sebenarnya apa yang kami sampaikan pada aksi teman-teman pertama, itu sudah dijalankan, seperti tim yang dibentuk dan juga untuk terjun langsung ke lokasi di Kota Bogor,” ungkap perwakilan Humas Kemenkes RI dalam audensi.

“Saat ini kondisi pandemi yang memang sedang meningkat luar biasa, jadi apa yang menjadi sambutan kami di sini sangat selektif dan ketat. Dan juga banyak jajaran juga yang WFH, jadi kami belum bisa memberi informasi lanjutan dari tuntutan teman-teman semua,” tambahnya.

“Intinya ini akan kami terus tindak lanjuti, mungkin komunikasi kita yang harus diperbaiki. Ya jadi segala informasi perkembangan juga bisa segera dikabarkan, tanpa sampai demo seperti ini, harap dipahami ini sedang pandemi,” tutupnya.

Unjuk rasa berlanjut ke Kejari Kota Bogor, tak lama berorasi GEMPPAR langsung diterima pihak Kejaksaan. Dua orang perwakilan langsung diterima Kepala Kejaksaan (Kajari) Kota Bogor beserta jajaran.

Namun hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi terkait hasil audensi antara Kejari Kota Bogor dan pengunjuk rasa.

Aksipun berakhir di Bapenda Kota Bogor, namun karena pandemi dan adanya kebijakan WFH seluruh ASN Kota Bogor di lingkungan Pemerintah Kota Bogor maka pengunjuk rasa tidak dapat bertemu pihak Bapenda.

Reporter: ddy
Editor: MSO