GEMPPAR Tuntut Selesaikan Masalah Pengelolaan Aset dan Tunggakan Pajak, Sekjen KEMENKES Ngumpet

BOGOR (KM) – Tuntutan Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPPAR) dalam aksi unjuk rasa di Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas mafia pajak dan mafia aset negara di Kota Bogor nampak mendapatkan respon dari Kementerian Kesehatan RI.

Unjuk rasa itu mendesak penyelesaian aset milik Kemenkes yang diduga bermasalah, yakni Bogor Golf Center (BGC) yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp10 miliar, dan tanah seluas 23 hektar di Jalan dr. Sumeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang telah dikuasai perorangan.

 Sebelumnya, pihak Kementerian Kesehatan berjanji akan segera bertindak atas tuntutan GEMPPAR tersebut.

“Sekarang Kemenkes RI sudah membuat tim untuk menggali masalah aset dan pajak milik Kemenkes di Kota Bogor. Minggu depan ini, tim akan segera turun ke Kota Bogor,” ungkap Perwakilan Kementerian Kesehatan RI saat menerima pengunjuk rasa beberapa waktu lalu.

Hingga pada hari ini 11/6 berdasarkan pantauan kupasmerdeka.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI drg. Oscar Primadi mendatangi Bogor Golf Club Kota Bogor, turut didampingi oleh jajaran direksi Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM).

Namun sayangnya Sekjen Kemenkes menghindari awak media yang menunggu untuk meminta keterangan dari dirinya di pintu keluar Bogor Golf Club. Jajaran Kementerian Kesehatan RI dan juga pihak RSMM Bogor lebih memilih keluar melalui jalan belakang. Perwakilan GEMMPAR yang juga sudah menunggu di depan gerbang keluar, dikecoh hingga tidak dapat menyampaikan aspirasinya.

“Sangat disayangkan, Kementerian Kesehatan RI menghindar dari kami, mereka lebih memilih keluar dari pintu belakang yang sudah lama tidak dipakai. Artinya kehadiran mereka hari ini masih menjadi tanda tanya besar kami,” ungkap Koordinator GEMPPAR Fatholah Fawait.

“Apakah ini bagian untuk menidaklanjuti tuntutan kami, atau mereka sedang berkoordinasi untuk mengamankan masalah aset dan pajak tersebut,” tambah pria yang akrab disapa Sihol.

Sihol yang juga Ketua DPD Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor menyampaikan, kami akan terus mengawal masalah aset dan pajak ini.

“Perihal pajak, diduga kuat ada konspirasi di dalam lingkup birokrasi baik Kementerian Kesehatan RI, RSMM, dan Pemkot Bogor karena pajak tersebut sejak 2013 hingga 2021 ini belum dibayarkan senilai Rp10 miliar, dan bukti pun lengkap,” tegasnya.

“Lalu aset tanah negara seluas lebih dari 23 hektar di Kecamatan Bogor Barat, kini sudah dikuasai milik pribadi dengan berbentuk hotel, ruko-ruko dan lain sebagainya.  Ini sangat jelas, bagaimana aturannya dan bagaimana regulasinya, yang hingga saat ini seperti disembunyikan,” tegas Sihol.

Reporter: ddy
Editor: MSO, HJA