DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses, Penetapan Propemperda 2021, dan Usulan 3 Raperda

DEPOK (KM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyelenggarakan Rapat Paripurna tentang penyampaian hasil reses masa sidang kedua tahun 2021, penetapan Propemperda Kota Depok tahun 2022, dan penyampaian Tiga Raperda Kota Depok, Kamis (3/6/2021).

Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad Yusufsyah Putra memimpin langsung jalannya rapat paripurna yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono.

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi yang menyampaikan laporan hasil reses, yaitu Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.

Mengingat masih dalam suasana pandemi covid-19, Fraksi PKS berkesempatan membacakan laporan secara langsung, sementara fraksi lainnya hanya menyerahkan laporan kepada
Ketua DPRD Kota Depok.

“Semua anggota Fraksi PKS sudah melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) untuk mengakomodir kebutuhan
masyarakat. Melalui reses, aspirasi warga Depok akan masuk per kelompok sesuai
komisi di DPRD,” ungkap anggota F-PKS, Imam Musanto.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman dalam laporannya yang disampaikan secara virtual mengatakan bahwa DPRD Kota Depok telah menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Depok tahun 2022.

Ikravany menyampaikan jika pihaknya sudah melakukan penyusunan program tersebut sejak tanggal 23 –
25 Mei 2021 dan tanggal 2 Juni 2021 dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD, pendamping, pimpinan, sekretaris bukan anggota dan anggota Bapemperda.

Bapemperda sendiri telah menyepakati 15 usulan Raperda Kota Depok untuk masuk
pada Propemperda tahun 2021. Adapun usulan tersebut antara lain 11 usulan Raperda dari perangkat daerah dan 4 usulan Raperda inisiatif dari Bapemperda serta Komisi D.

Advertisement

Ikravany menambahkan, Bapemperda akan melakukan konsultasi ke kementerian dan mempelajari pengalaman daerah lain yang sudah berpengalaman termasuk ke daerah lain yang telah berhasil menerapkan Perda serupa.

“Kami juga akan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pengusul Raperda. Itu untuk penyempurnaan naskah akademik terhadap Raperda tersebut,” ujar Ikravany Hilman.

Bersamaan dengan Paripurna tersebut, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono atas nama Pemerintah Kota Depok juga menyampaikan usulan tiga Raperda.

Imam Budi Hartono (IBH) menuturkan, ada dua faktor yang mendasari Pemkot Depok menyusun Raperda tersebut. Pertama, adanya perundang-undangan yang lebih tinggi dan memerintahkan pemerintah daerah melakukan pembentukan peraturan tersebut. Kedua, karena telah terbitnya perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga Perda yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.

Tiga Raperda yang dimaksud adalah rancangan akhir Perda Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2021-2026. Kemudian, Raperda Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Ketiga, Raperda Kota Depok tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

IBH berharap, ketiga Raperda yang diusulkan tersebut dapat disetujui oleh DPRD Kota Depok. Dengan begitu, seluruh Raperda bisa berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu pembahasan.

Reporter : Sudrajat
Editor. : HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: