Kunjungi Kantor BPN Untuk Tindaklanjuti Kasus Lahan, Rombongan Anggota DPRD Komisi A dan C Kesal Kedatangannya Diacuhkan

(dok. KM)
(dok. KM)

TANJUNGBALAI (KM) – Syafri Caniago (62) kembali menyambangi kantor DPRD Kota Tanjungbalai guna mempertanyakan kelanjutan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa bulan lalu dengan lintas Komisi DPRD Kota Tanjungbalai terkait tanah seluas 608 hektar di lahan PT Sinar Deli Mas Kanaka (SDMK).

Kedatangan Syafri disambut oleh anggota Dewan dari Komisi A dan Komisi C, yang langsung membawa Syafri ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Tanjungbalai Kamis 6/5.

Turut mendampingi dalam kunjungannya ke kantor BPN Anggota Komisi A Dahman Sirait dari Partai Golkar, Budi Panjaitan dari Partai Keadilan Sejahtera serta mewakili dari Komisi C, Teddy Erwin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Marthin Caniago dari Partai Golkar.

Sayangnya, para wakil rakyat tersebut merasa diacuhkan oleh petugas BPN Kota Tanjungbalai, karena tidak ada satu orang pun yang mau memberi tanggapan atas permasalahan yang ada.

Menurut Dahman Sirait, pihaknya sudah empat kali datang ke kantor BPN Kota Tanjungbalai, tetapi kepala BPN selalu tidak ada di tempat dan tidak ada satu orang pun perwakilan dari BPN yang mau menemui mereka.

“Ini masalah urgen, ada masyarakat yang keberatan atas kegiatan yang ada di lahan ex Arkako yang dikuasai pihak lain yaitu PT Sinar Deli Mas Kanaka yang menelantarkan lahan tersebut dan pihak BPN sendiri yang mengatakan bahwa pihaknya telah tiga kali menyurati pihak pengelola untuk menghentikan seluruh kegiatan di lahan tersebut karena Hak Guna Bangunan masih dalam peninjauan. Tetapi hari ini pihak BPN tidak mau menerima kunjungan kami, dan cenderung menghindari kami,” ungkapnya.

Advertisement

Di tempat yang sama, Syafri Caniago mengatakan bahwa pengalihan penguasaan lahan ke PT SDMK menggunakan data palsu.

“Saya punya bukti bahwa penguasaan lahan Ex PT Arkako seluas 608 hektar itu menggunakan data palsu,” jelasnya.

Anggota DPRD lainnya, Teddy Erwin, juga mengatakan kalau kepala BPN Kota Tanjungbalai “sangat tidak bekerja sama” dengan wakil rakyat. Padahal menurutnya, di dalam RDP beberapa bulan yang lalu di Aula Gedung DPRD Kota Tanjungbalai, Kepala BPN sudah pernah berjanji akann egera menyelesaikan permasalahan ini dan akan meninjau ulang sertifikat yang dimiliki oleh PT SDMK.

“Ada baiknya tanah itu dikembalikan kepada Pemerintah untuk dipergunakan bagi masyarakat yang membutuhkan. BPN harus tegas dalam hal ini dengan menghentikan segala surat menyurat tanah di lahan tersebut. Dan mencabut surat sertifikat yang dimiliki PT Deli Mas karena mereka telah lama menelantarkan lahan tersebut. Tetapi kami mendengar pihak PT mau memperpanjang kontrak penguasaan lahan,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, KM belum berhasil mendapat keterangan dari Kepala BPN Tanjungbalai.

Reporter: HANIF/RIZKY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: