Terungkap, Laju Pertumbuhan Ekonomi Berbanding Terbalik dengan Laju Penggundulan Hutan di Indonesia

(dok. KM)
(dok. KM)

JAKARTA (KM) – Kemitraan Partnership menggelar hasil penelitian bertajuk “Penurunan Laju Deforestasi Hutan Tropis Indonesia“ dalam konferensi pers Rabu pagi 31/3, mengungkap kondisi deforestasi di Indonesia serta penyebabnya, di Cecemue Cafe and Space Senayan, Jakarta Selatan.

Deforestasi atau penggundulan hutan di Indonesia telah terjadi selama puluhan tahun dan dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya berbagai bencana banjir dan longsor di Indonesia. Bahkan, deforestasi juga berkontribusi pada terjadinya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim dunia.

Berbagai kebijakan dan program pemerintah dianggap telah mampu menurunkan angka deforestasi, terutama sejak tahun 2016, menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut data itu, laju deforestasi menurun setiap tahun, dari 820.000 hektar (tahun 2015-2016) menjadi 490.000 hektar (2017-2018) ke 490.000 ektar (2017-2018). Tren menurunnya laju deforestasi ini juga sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh Global Forest Watch.

Acara ini dibuka oleh Direktur Ekseskutif Kemitraan Laode M. Syarif, yang mengatakan bahwa saat ini, sudah banyak literatur yang mengkaji tentang deforestasi dan menjelaskan penyebab deforestasi, tetapi belum banyak yang menjelaskan faktor penurunan deforestasi itu dalam studi yang lebih detail.

“Oleh karena itu, [studi ini] mengelaborasi faktor-faktor penjelas fenomena penurunan deforestasi di Indonesia. Selain itu, studi ini juga mencoba membuat simulasi turning point deforestasi dalam skenario implementasi kebijakan penurunan deforestasi,” ungkap Laode.

Lebih lanjut Laode menjelaskan bahwa penyebab langsung dan tidak langsung menjadi faktor penting akan adanya deforestasi lahan di Indonesia

“Penurunan angka deforestasi terkait erat dengan implementasi kebijakan pengelolaan hutan, khususnya moratorium perizinan di hutan alam dan lahan gambut, penegakan hukum sektor kehutanan, penananganan kebakaran hutan dan lahan, tata kelola tenurial dan faktor sosial, ekonomi, dan politik. Hal tersebut yang kami anggaap sangat berpengaruh terhadap deforestasi di Indonesia, menjadi penyebab langsung dan tidak langsung,” jelasnya Laode.

Sementara itu, guru besar fakultas kehutanan IPB University, Prof. Dodik R. Nurrochmat, menegaskan dalam presentasi materinya bahwa deforestasi berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Advertisement

“Dalam studi ini menunjukkan bahwa deforestasi berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2000 sampai 2012, akan tetapi pada periode sesudahnya, dari tahun 2012 sampai 2018, laju deforestasi berbading terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

“Studi ini melakukan proyeksi tentang kapan akan terjadi zero deforestasi, di mana angka reforestasi lebih besar dibanding laju deforestasi. Jika pemerintah tidak melakukan terobosan berarti dalam pengelolaan hutan lestari dan tetap melakukan kebijkan ‘business as usual’, diproyeksikan pada tahun 2040 Indonesia akan mendekati garis irreversible yaitu kondisi dimana deforestasi tidak bisa dipulihkan kembali dengan total forest loss 55 juta hektar. Pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan dan program agar mampu menekan laju deforestasi dan mencapai konsisi zero deforestasi,” jelasnya.

Didik menambahkan, upaya untuk mengurangi deforestasi merupakan aspek kritis dalam efektifitas pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menghambat kecepatan perubahan iklim serta mencegah kehilangan yang berkelanjutan.

“Solusinya sebetulnya sudah ada, ini sudah bagus adanya regulasi, ini saya pikir harus adanya konsep daya dukung dan daya tampung, hal itu sebagai indikator. Seperti yang kita bahas tadi di Jawa-luar Jawa beda pak, itu sangat beda yang disebut dengan pengolahan lahan itu yang didukung dengan daya pikir dan daya tampung, itu ada dalam buku Kitab Nasional revisi 1 2019 dan ada didalam RPJMN,” tambah Prof Didik.

Ketua Penelitian Kemitraan Partnership Heru Sulistio, yang memberikan 4 rekomendasi kepada pemerintah untuk menjaga momentum atau memperbaiki deforestasi di Indonesia.

“Mempertahankan kebijakan perlindungan hutan berbasis kebijakan pengelolaan kehutanan dengan memanfaatkan konsistensi ini dalam konteks UU Ciptaker, mendorong penegakan hukum sektor kehutanan yang mampu memberikan efek jera bagi pelanggar, mendorong pengelolaan kebakaran hutan efektif dan konsisten, dan mendorong kepastian tata kelola tenurial secara lebih luas,” tandasnya.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*