Resmi Ditahan KPK, Wali Kota Tanjungbalai Syahrial Minta Maaf

Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial saat ditahan KPK, Sabtu 24/04/2021 (dok. Hari Setiawan Muhamad Yasin/KM)
Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial saat ditahan KPK, Sabtu 24/04/2021 (dok. Hari Setiawan Muhamad Yasin/KM)

JAKARTA (KM) – Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh warga Tanjungbalai akibat kasus korupsi yang kini menjeratnya sebagai tersangka.

Penyampaian maaf itu disampaikan Syahrial saat digiring oleh pengawal tahanan dengan tangan terborgol dan memakai rompi oranye khas tahanan KPK untuk dibawa ke rumah tahanan.

“Ya, saya menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Tanjungbalai, (korupsi) yang sudah saya lakukan,” ungkap Syahrial di Lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 24/4.

Syahrial mengklaim akan membantu penyidik KPK untuk membongkar kasus korupsi yang kini menjeratnya tersebut.

“Saya akan kooperatif memberikan keterangan yang baik dan benar kepada KPK RI,” tutup Syahrial.

Dalam kasus ini, M. Syahrial memberikan suap sebesar Rp1,3 miliar kepada penyidik KPK dari unsur Polri AKP Stefanus Robin Pattuju untuk dapat menghentikan perkara kasus korupsi yang tengah ditangani oleh KPK terhadap Syahrial di Tanjungbalai agar tidak naik ditahap penyidikan.

Adapun aktor yang mempertemukan Stefanus dan Syahrial agar dapat membantu menghentikan perkara kasus di Tanjungbalai, yakni Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin.

Pertemuan awal terjadi di Rumah Dinas Aziz Syamsuddin sekitar bulan Oktober 2020.

“AZ (Aziz Syamsuddin) memperkenalkan SRP (Stefanus Robin Pettuju) dengan MS (M. Syahrial) karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” tegas Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Dalam kasus ini, M. Syahrial memberikan suap sebesar Rp1,3 miliar kepada penyidik KPK dari unsur Polri AKP Stefanus Robin Pattuju untuk dapat menghentikan perkara kasus korupsi yang tengah ditangani oleh KPK terhadap Syahrial di Tanjungbalai agar tidak naik ditahap penyidikan.

Selain Syahrial dan Stefanus, KPK turut menetapkan Maskur Husein selaku advokat sebagai tersangka. Untuk Stefanus dan Maskur sudah dilakukan penahanan sejak Kamis (22/4/2021).

Advertisement

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka M. Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji secepatnya untuk memanggil Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, keterangan dari politikus partai Golkar tersebut, diperlukan untuk mengungkap keterlibatannya dalam skandal suap dan gratifikasi di Tanjungbalai, Sumatra Utara (Sumut).

“Untuk kepentingan penyidikan, secepatnya untuk diperiksa,” ujar Firli, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu 24/4.

Dalam skandal tersebut, Stefanus Robin Pattuju dituding menerima uang senilai Rp1,3 miliar dari janji Rp1,5 miliar. Uang itu diberikan lewat transfer sebanyak 59 kali.

Pemberian uang tersebut terkait dengan upaya Syahrial agar Stefanus menghentikan penyelidikan dugaan korupsi jual beli jabatan yang terjadi di pemerintah kota Tanjungbalai.

Kata Firli, pengungkapan para terlibat dalam skandal suap dan gratifikasi tersebut masih terus didalami.

Termasuk, kata dia, untuk mengungkap peran Azis Syamsuddin, pun kompensasi yang didapat dari politikus tersebut. “Saya katakan, proses penyidikan ini belum selesai. Sehingga, kita belum dapat memastikan, apa kepentingan AZ mengurus hal-hal seperti ini. Kalau mau pasti, nanti setelah kita melakukan pemeriksaan. Karena saya tidak mungkin tahu sebelum kita lakukan pemeriksaan,” kata Firli menambahkan.

Firli meyakinkan, pihaknya tak akan pandang bulu untuk mengungkap adanya keterlibatan pihak-pihak internal maupun di luar KPK dalam skandal tersebut. Namun, dia menegaskan, basis penyidikan KPK tetap mengacu pada bukti-bukti hukum.

“Saya katakan, proses penegakan hukum harus transparan, akuntabel, dan menjunjung kepastian hukum, dan keadilan. KPK tidak akan pernah pandang bulu dalam mengungkap pelaku, dan jika adanya keterlibatan pihak-pihak lain,” ujar dia.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*