Perumda PPJ Gandeng Kejari Kota Bogor, Tanamkan Ilmu Tata Kelola kepada Jajaran Manajemen

Sosialisasi Good Corporate Governance Perumda PPJ bersama Kejari Kota Bogor (dok. Perumda PPJ)
Sosialisasi Good Corporate Governance Perumda PPJ bersama Kejari Kota Bogor (dok. Perumda PPJ)

BOGOR (KM) – Sosialisasi Good Corporate Governance Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, memberikan ilmu baru bagi jajaran Direksi Perumda PPJ agar lebih hati-hati dan tidak salah langkah ke depannya.

Acara sosialisasi yang digelar di Hotel Salak dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor pada Kamis 8/4 itu turut diikuti Dewan Pengawas, Direksi, Ka SPI, Staf Ahli, Manajer, Asisten Manajer, dan Kepala Unit Pasar di lingkungan Perumda PPJ Kota Bogor.

Direktur Utama (Dirut) Perumda PPJ Kota Bogor Muzakkir mengatakan, prinsipnya PPJ sejalan dengan arahan Pemkot Bogor tentang pengelolaan BUMD yang baik, dan transparan. Pihaknya ingin diberikan masukan bagaimana menyelesaikan kasus hukum dan problem di lapangan.

“Seminar yang dipimpin oleh Kajari Kota Bogor ini banyak mendapat masukan serta terobosan yang bisa dilakukan ke depan dengan meminta pendampingan dari Kejari Kota Bogor. Meski sudah MoU dengan Kejari Kota Bogor, tapi tetap harus ada penguatan,” ungkap Muzakkir dalam rilis yang diterima KM kemarin 8/4.

“Dengan adanya pemahaman anti korupsi dari Kepala Kejari (Kajari) Kota Bogor Herri Hermanus Horo, jajaran direksi, pejabat serta karyawan mendapatkan ilmu baru. Sehingga direksi tidak salah langkah ke depannya. Kemudian hal-hal lain persoalan hukum Kajari Kota Bogor sangat antusias membuka ruang berkomunikasi ataupun berkonsultasi,” tambahnya dalam rilis tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Bogor, Herri Hermanus Horo mengatakan, tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara tertuang dalam pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi, “di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.”

Ada juga dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Advertisement

“Ya pasal 24 Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” terang Herri.

Herri juga menjelaskan, sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada Negara atau Pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Kami berikan juga pemahaman soal korupsi dan good corporate governance, dalam peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBI/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada badan usaha milik negara,” jelasnya.

“Yang pertama adalah transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan,” tambah Herri.

“Poin kedua akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Ketiga, kemandirian yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,” paparnya.

“Kemudian terakhir kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan,” pungkas Herri.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*