KUPAS KOLOM: Penambang Rakyat Jangan Lagi Dikebiri, Pemerintah Sudah Sepatutnya Memberikan Perlindungan dan Pembinaan kepada Mereka

Iis Sudrajat, S.Pd, Wakil Pimpinan Umum Kupas Merdeka
Iis Sudrajat, S.Pd, Wakil Pimpinan Umum Kupas Merdeka

Oleh Iis Sudrajat, S.Pd, Wakil Pimpinan Umum Kupas Merdeka

Penambang rakyat sudah lama hadir, sejak sebelum Indonesia merdeka. Hal tersebut dapat dilihat dari jejak sejarah nenek moyang bangsa ini yang selain bertani dan nelayan, profesi menambang emas dan perak sudah menjadi pekerjaan yang dilakukan secara turun temurun di wilayah-wilayah yang memang mengandung unsur logam tersebut, seperti di Pulau Sumatera, di mana emas sudah lama diusahakan oleh rakyat. Kegiatan penambangan emas modern ditandai dengan dibukanya tambang Lebong Donok, Bengkulu, pada tahun 1899. Jenis cebakan yang dikerjakan adalah cebakan emas primer. Usaha itu disusul oleh pembukaan tambang-tambang lain seperti Simau (1910), Salida (1914), Lebong Simpang (1921) dan Tambang Sawah (1923).

Dari data yang peroleh diberbagai sumber, saat ini sedikitnya ada 5 wilayah penambangan emas paling produktif di Indonesia, yaitu Papua dengan PT Freeport nya yang hingga saat ini bisa mengeksplorasi mineral emas murni hingga 240 Kilogram per hari. Wilayah kedua adalah Sumbawa yang mulai ramai sejak tahun 2000, lalu di Martabe yang merupakan spot emas murni terbesar dari daerah Sumatra Utara sejak tahun 2018. Selanjutnya adalah daerah Dompu yang berada di Nusa tenggara Barat yang merupakan daerah dengan sumber emas dan mineral tertinggi di indonesia. Terakhir adalah Gunung Pongkor, daerah penghasil emas murni yang terdapat di bagian Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Eksplorasi resmi tambang emas ini mulai beroperasi sejak 1994.

Dengan potensi SDA tersebut, tentunya sudah menjadi alasan kuat bagi warga sekitar khususnya untuk turut mengambil manfaat kekayaan sumber alam yang ada di wilayahnya tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan hidup keluarga dan anak cucunya kelak.

Advertisement

Yang jadi persoalan adalah, mereka yang sering disebut gurandil atau penambang rakyat acapkali mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah pusat maupun setempat yang mengabaikan hak-hak mereka yang sudah diatur dalam amanat UUD 1945 pasal 33.

Penambang rakyat acapkali menjadi korban kebijakan Pemerintah yang lebih menguntungkan keberadaan korporasi dalam praktek usaha penambangan yang dilakukannya. Bahkan, dampak terbesar lingkungan yang disebabkan eksplorasi perusahaan tambang tersebut justru rakyat atau warga sekitarlah yang merasakannya, seperti air sungai yang tercemar, yang menyebabkan timbulnya penyakit kulit dan lainnya yang berefek langsung maupun jangka panjang.

Penambang rakyat sudah sepantasnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, baik dalam hal pembinaan berupa edukasi cara menambang yang baik dan tidak merusak lingkungan, maupun dengan penyediaaan lahan khusus bagi warga agar nyaman dan leluasa dalam melakukan penambangan tersebut.

Penggunaaan bahan kimia dan teknologi yang acapkali digunakan dalam penambangan/pengolahan emas dan berdampak pada kerusakan lingkungan, tentunya menjadi poin utama pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penggunaannya. Semua harus terawasi mulai dari pabrik pembuatnya, distributor, agen-agen penjual, hingga end user oleh penambang tersebut.

Pengaturan dan pengawasan tersebut tentunya agar pemanfaatan bahan kimia bisa lebih terkendali sekaligus meminimalisir dampak kerusakan lingkungan.

Selain diwajibkan untuk aktif merawat lingkungan, penambang rakyat juga sudah sepatutnya diakomodir eksistensinya oleh pemerintah dengan cara didata identitas dan motivasinya. Penambang yang terdaftar tentunya diprioritaskan bagi warga setempat dan sekitarnya dan berhak diberikan perlindungan baik hukum, maupun kesehatannya.

(Referensi sejarah: jubi.co.id)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: