Komisi II DPRD Kota Bogor Janji Dalami Tunggakan PBB Bogor Golf yang Hampir Mencapai Rp10 M

Jampe Jokowi saat beraudensi dengan Komisi II DPRD Kota Bogor, Senin 19/4/2021 (dok. KM)
Jampe Jokowi saat beraudensi dengan Komisi II DPRD Kota Bogor, Senin 19/4/2021 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Temuan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bogor Golf Club (BGC) yang berlokasi di Jalan Dr. Sumeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, yang mencapai hampir Rp10 miliar mendorong Jaringan Masyarakat Pendukung Jokowi (Jampe Jokowi) Bogor Raya untuk mendesak Komisi II DPRD Kota Bogor untuk memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor dan Jajaran Direksi Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi (RSJMM) untuk mempertanggungjawabkannya.

Diketahui, BGC merupakan aset milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, yang hingga saat ini tercatat dalam laporan belum melakukan pembayaran PBB sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, dengan total tunggakan sebesar Rp9.923.146.341. Nominal yang tidak bisa dibilang kecil, tang semestinya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Bogor.

Ketua Jampe Jokowi Bogor Raya, Ali Taufan Vinaya mengatakan, hari ini pihaknya mendatangi Komisi II DPRD Kota Bogor untuk segera memanggil pihak terkait dalam masalah pembayaran pajak yang tertunggak di BGC. “Ya dalam hal ini Bapenda dan Direksi RSJMM harus segera dihadirkan untuk menjelaskan kenapa pajak sebesar itu bisa tertunggak,” ungkap pria yang akrab disapa ATV tersebut, Senin 19/4.

“Komisi II DPRD Kota Bogor dapat menggunakan fungsinya untuk segera memanggil pihak-pihak tersebut, agar segera dapat terpecahkan masalah pajak di BGC itu,” tambah ATV.

Jampe Jokowi, lanjut ATV, menduga kuat ada permainan-permainan pihak tertentu, yang bermain dengan pembayaran pajak tersebut, bahkan ini terindikasi ada korupsi di dalamnya.

“Maka dengan tegas kami meminta Komisi II DPRD Kota Bogor segera hadirkan Direksi RSJMM dan Bapenda Kota Bogor untuk membuka penjelasan masalah pajak BGC,” tegas ATV.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengatakan, pihaknya akan pempelajari informasi yang disampaikan oleh Jampe Jokowi, dan segera melakukan langkah-langkah untuk mendalaminya.

“Pertama, terima kasih atas informasi yang diberikan, dengan objek pajak dan wajib pajak yang tertunggak di Kota Bogor ini. Dan hal ini akan kami tindak lanjuti di rapat Komisi,” ungkap Rusli yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor.

“Ini menarik dan tentunya perlu kita sikapi,” tambah Rusli.

“Ya kita akan sampaikan kepada teman-teman komisi untuk tindak lanjutnya, hanya saja kita harus ada kejelasan di sini, siapakah yang mengelola dan bagaimana statusnya sampai hari ini,” ujar Rusli.

“Saya yakin Bapenda juga sudah mempunyai langkah, akan tetapi kita akan coba tindaklanjuti itu, mudah-mudahan ini bisa menjawab kekhawatiran daripada teman-teman. Saya rasa semangatnya sama semuanya, cinta terhadap Kota Bogor, baik secara penataan regulasi dan juga mungkin apa yang harus didapatkan Kota Bogor,” pungkas Rusli.

Reporter: ddy
Editorp: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: