Proyek Peningkatan Permukiman Kumuh tidak Kantongi AMDAL, Praktisi Hukum Tanjungbalai Ancam Sanksi Pidana

Praktisi hukum tanjungbalai, Ridho Damanik SH (dok. KM)
Praktisi hukum tanjungbalai, Ridho Damanik SH (dok. KM)

TANJUNGBALAI (KM) – Proyek Balai Prasarana Permukiman wilayah Sumatera Utara diduga tidak mengantongi izin lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kepada media, Rabu 3/3, praktisi hukum Kota Tanjungbalai Ridho Damanik menyayangkan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah memberikan kepastian hukum namun tidak optimal dalam penerapannya.

Setiap usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan dan AMDAL, baik untuk perseorangan, swasta maupun pemerintah.

“Proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungbalai kawasan Sirantau yang dikerjakan oleh PT. Dayatama Citra Mandiri diduga tidak memiliki izin lingkungan dan AMDAL,” kata Ridho.

“Pasalnya, menurut investigasi kami, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tidak pernah mengeluarkan rekomendasi guna pengurusan izin lingkungan dan AMDAL proyek dengan pagu anggaran 13 miliar tersebut,” lanjutnya.

Menurut Ridho, sesuai amanat Undang-Undang, jika benar bahwa proyek tersebut tidak dilengkapi izin lingkungan dan AMDAL, Kepala Balai Prasarana Permukiman wilayah Sumatera Utara bisa terancam terkena sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00, menurut Pasal 109 ayat (1) UU PPLH.

“Kami akan mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan juga ke Bareskrim Polri agar serius mendalami dugaan pelanggaran lingkungan hidup ini. Kami meminta agar proyek ini diberhentikan dulu jika memang benar belum mengantongi izin lingkungan dan AMDAL” tutup Ridho.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanjungbalai Fitra Hadi ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat mengatakan bahwa mengenai izin dari Balai Wilayah Sungai 2 di Medan, Dinas Lingkungan Hidup Tanjungbalai hanya menyiapkan dokumen UKL/UPL sebagai syarat pencairan dana dari pusat.

Reporter: RBB
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*