Praktisi Hukum Desak Aparat Sikapi Protes Warga Kecamatan Simpang Empat Atas Dugaan Merajalelanya Korupsi

Spanduk protes di Kecamatan Simpang Empat, Asahan (dok. KM)
Spanduk protes di Kecamatan Simpang Empat, Asahan (dok. KM)

ASAHAN (KM) – Praktisi Hukum Ade Gustami Lubis meminta pihak aparat penegak hukum segera menyikapi protes masyarakat yang tertuang dalam spanduk bertuliskan “Desa Simpang Siur, Korupsi Merajalela” yang terpasang di wilayah Kecamatan Simpang Empat. Hal itu disampaikan Ade Gustami pada Kamis 11/3 di ruang kerjanya.

Dari pantauan KM di lapangan, spanduk bertuliskan “Desa Simpang Siur, Korupsi Merajalela” menampilkan gambar sosok kepala desa berkepala tikus.

Ade menilai pemasangan spanduk tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Kecamatan Simpang Empat.

“Setiap warga negara memiliki hak dalam menyampaikan pendapatnya. Penyampaian protes melalui spanduk bisa menjadi sarana dalam menuangkan kekecewaan. Maka terkait hal ini, seharusnya diminta atau tidak diminta, yang namanya perkara dugaan praktek korupsi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Ade menambahkan, dengan melakukan penyelidikan terhadap sebab terpasangnya spanduk itu terkait redaksi “Korupsi Merajalela”, makan jaminan kepastian hukum atas setiap dugaan hak-hak masyarakat yang diselewengkan dapat terungkap.

“Saya menilai adanya indikasi yang kuat bahwa penerapan kebijakan yang diambil oleh pemimpin bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dugaan korupsi merajalela dapat mengganggu stabilitas aktivitas masyarakat umum,” imbuhnya.

Advertisement

“Aparat hukum jangan menganggap sepele terkait adanya bentuk protes masyarakat melalui spanduk. Karena negara Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum harus ditindak,” tegas Ade.

Sementara itu, Azwar Rais (37), salah satu pengendara yang melintas, menerangkan bahwa spanduk tersebut sudah tiga hari terpasang. Azwar menilai spanduk yang bertuliskan “Desa Simpang Siur, Korupsi Merajalela” tersebut menggambarkan keadaan yang tidak biasa.

“Sebagai warga negara tentunya, saya mengharapkan kondisi pemerintahan yang adil dan bersih dari penyalahgunaan wewenang. Jika memang spanduk ini adalah upaya kontrol sosial, maka bisa diilustrasikan sebagai keadaan yang tidak biasa. Maka perlu adanya penelusuran oleh pihak-pihak yang berkompeten, sebagai bentuk sahutan atas sikap protes masyarakat,” jelasnya

“Untuk pemasangan spanduk tidak diketahui siapa. Akan tetapi terlepas dari itu, saya berharap agar tindakan-tindakan korupsi yang menyengsarakan masyarakat tidak terjadi,” pungkasnya.

Reporter: Gus
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*