Diduga Tunggak Pajak Rp 10 M dalam Pengelolaan Bogor Golf, RS Marzoeki Mahdi Dituding Khianati Negara

Gerbang Bogor Golf Club di Jalan Dr. Sumeru, Kota Bogor (dok. KM)
Gerbang Bogor Golf Club di Jalan Dr. Sumeru, Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk turun ke Kota Bogor untuk melakukan penyelidikan terkait temuan mengenai masalah pajak yang belum dibayar oleh Bogor Golf Club (BGC). Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Jaringan Masyarakat Pendukung Jokowi (Jampe Jokowi) Bogor Raya, Ali Taufan Vinaya.

“BGC itu kan milik negara. Tanah dan aset lapangan golf tersebut milik Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh RS. Marzoeki Mahdi. Kenapa kok sampai menunggak begitu, dan tunggakan tersebut nilainya sangat fantastis,” tegas Ali Taufan Vinaya kepada KM.

“Apa yang dilakukan oleh Direksi RS Marzoeki Mahdi adalah bagian dari pengkhianatan kepada negara dan hal ini tidak bisa dibiarkan,” lanjut aktivis yang akrab disapa ATV itu.

Dalam temuannya, ATV menegaskan bahwa RS. Marzoeki Mahdi sebagai pihak yang mengelola telah melakukan kelalaian secara sengaja, karena penunggakan pajak tersebut dilakukan bukan hanya 1 atau 2 tahun saja, namun sudah dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang.

Advertisement

“Lebih herannya lagi, pihak Pemkot Bogor juga terkesan diam saja dan masa bodoh. Padahal nilai tunggakan pajak yang belum dibayarkan kepada negara itu hampir mencapai 10 miliar, dan itu bukan uang yang sedikit,” ungkap ATV.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan mengirimkan surat kepada seluruh aparat penegak hukum agar mereka segera melakukan investigasi ke lapangan terkait adanya temuan tersebut,” ujarnya.

“Bahkan, kita juga akan mendatangi Kementerian Keuangan untuk segera menindaklanjuti temuan ini, sekaligus mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan untuk segera memecat Direksi RS MM,” paparnya lagi.

Sementara itu, aktivis mahasiswa Sabri M. Ibrahim juga menyayangkan sikap dan pembiaran yang dilakukan oleh Pemkot Bogor.

“Padahal jelas, pajak itu bagian dari proses pembangunan untuk Kota Bogor, dan juga salah satu sumber PAD. Kita akan meminta waktu kepada Anggota Dewan terkait indikasi adanya pembiaran yang dilakukan oleh Pemkot Bogor,” pungkas Sabri.

Reporter: Ki Medi
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*