Bantuan SPP dari Pemprovsu Tidak Kunjung Turun, SMA/SMK Tanjungbalai Tetap Pungut Bayaran

Kupasmerdeka.com Berita Tanjungbalai
Gedung SMA Negeri 3 Kota Tanjungbalai (dok. KM)

TANJUNGBALAI (KM) – Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada hari Rabu 18/11/2020 lalu tentang bantuan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tingkat SMA/SMK yang telah disepakati oleh anggota DPRD Sumut sudah tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dengan tujuan menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat di sektor pendidikan serta membantu orang tua siswa dalam meringankan biaya pendidikan.

Tetapi dalam kenyataannya, secara umum sekolah tingkat SMA/SMK yang ada di Kota Tanjungbalai masih melakukan pungutan SPP kepada siswa seperti biasanya tanpa ada pengurangan. Hal ini dialami oleh salah seorang siswi SMAN 3 Kota Tanjungbalai, DD (17).

“Setiap siswa di sana diwajibkan membayar uang SPP dari bulan Januari sampai Maret 2021 dan dibayar seperti biasanya tanpa pengurangan sepeserpun. Dan apabila tidak dibayar, maka maka lembar jawaban ujian tidak akan diterima pihak sekolah,” ujar DD kepada wartawan Jumat 5/3.

Wartawan KM mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada pihak UPTD (Unit Pelaksana teknis Daerah) Dinas Pendidikan Pemprovsu Kota Tanjungbala, namun kepala UPTD tidak ada di tempat. Maka wartawan mengkonfirmasi hal tersebut kepada kepala sekolah SMAN 3 Kota Tanjungbalai.

Advertisement

Kepada wartawan, kepala sekolah SMAN 3 Kota Tanjungbalai JS membenarkan telah mendengar informasi bahwa Gubernur Sumatera Utara akan memberikan bantuan SPP ke setiap sekolah tingkat SMA/SMK Negeri, tetapi belum terealisasi sampai bulan Maret.

“Karena belum ada realisasinya sampai sampai hari ini, maka kami ragu. Dan memutuskan tetap melakukan pungutan seperti biasa dan besar pungutan seperti biasanya. Karena kebutuhan sekolah sangat tinggi. Dari gaji guru honorer, penjaga sekolah dan kebersihan yang belum terbayar sampai saat ini. Dan masalah siswa yang belum bayar SPP tidak akan terima lembar jawaban ujian, itu hanya cara kami agar siswa ada niat untuk membayar. Dan yang belum bisa membayar, kami mempersilakan orang tua datang untuk menangguhkan dan lembar jawaban ujian akan tetap kami terima,” katanya.

Juga menurutnya, pihak nya belum menerima juklak dan juknis tentang penerapan bantuan tersebut dari UPTD Dinas Pendidikan Pemprovsu Kota Tanjungbalai.

“Sampai hari ini, juklak dan juknis penerapan bantuan tersebut belum kami terima dari UPTD Dinas Pendidikan Pemprovsu kota Tanjungbalai. Jadi kami tidak tahu harus bagaimana bersikap,” jelasnya.

Reporter: Hanif, Rizky
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: